Update Korupsi Tata Kelola Minyak, Beberapa Pejabat Pertamina Dijemput Paksa Kejagung Malam Ini!

BeritaNasional.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) turut menjemput paksa beberapa petinggi PT Pertamina pada Rabu (26/2/2025) malam ini.

Tindakan ini merupakan bagian dari perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina-KKKS 2018-2023.

"Iya (beberapa petinggi PT Pertamina dijemput paksa)," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah saat dikonfirmasi.

Kendati telah dibenarkan, Febrie belum memerinci siapa saja dan berapa jumlah pejabat yang telah dijemput paksa oleh penyidik malam ini.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi soal penjemputan paksa. Dia hanya mengatakan bahwa penyidik tengah memeriksa Direktur Pemasaran Pertamina Maya Kusmaya sebagai saksi.

“Enggak (tidak tahu soal penjemputan paksa), yang bersangkutan (Maya Kusmaya) diperiksa sebagai saksi,” katanya.

Di sisi lain, Jampdisus Kejaksaan RI memang telah menjadwalkan kegiatan konpers kepada awak media perihal perkembangan kasus yang digelar sekitar pukul 21.00 WIB malam ini.

Perlu diketahui, dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS pada Senin (24/2/2025).

Tujuh tersangka di antaranya Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping; hingga anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Mereka terlibat dalam pengimporan minyak RON 90 atau sejenis pertalite. Namun, diolah sedemikian rupa menjadi RON 92 atau pertamax yang kemudian diedarkan kepada masyarakat pada periode 2018-2023.

Semua minyak itu dipesan oleh RS dengan mengimpor minyak mentah melalui PT Kilang Pertamina Internasional dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga dengan melibatkan DMUT/Broker yang salah satunya adalah perusahaan Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR).

Padahal, saat itu, Pertamina diwajibkan mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018.

Jadi, para tersangka telah dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atas dugaan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian negara Rp 193,7 triliun.