DPR Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Menyoal MinyaKita

BeritaNasional.com -  Anggota Komisi IV DPR  Saadiah Uluputty mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto merespons kasus pengurangan takaran minyak goreng kemasan MinyaKita yang merugikan masyarakat.

Politisi PKS ini menegaskan tindakan seperti ini merupakan praktik yang tidak boleh ditoleransi karena mencederai hak konsumen, khususnya masyarakat kecil yang sangat mengandalkan produk tersebut.

“Pernyataan Presiden Prabowo bahwa tidak boleh ada pihak yang ‘menari-nari di atas penderitaan rakyat’ harus kita dukung sepenuhnya. Kasus ini adalah contoh nyata praktik yang merugikan masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada MinyaKita sebagai solusi menghadapi tingginya harga minyak goreng di pasaran,” ujarnya.

Dalam keterangan tertulisnya ia menegaskan bahwa pengurangan volume MinyaKita dari 1 liter menjadi hanya sekitar 750-800 mililiter tidak hanya merupakan bentuk kecurangan, tetapi juga pelanggaran hukum yang nyata. Menurutnya, praktik ini bukan kejadian pertama yang merugikan konsumen Indonesia.

“Kasus MinyaKita ini menjadi potret buruk pengelolaan pangan kita. Oleh karena itu, ketegasan Presiden sangat penting untuk memastikan keadilan bagi masyarakat,” tambah anggota Banggar DPR ini.

Sebagai anggota parlemen yang konsisten menyuarakan isu kesejahteraan masyarakat, Saadiah mendorong pemerintah melalui kementerian terkait, terutama Kementerian Perdagangan, agar memperketat pengawasan dan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi seperti ini.

“Saya minta agar pengawasan di lapangan benar-benar ditingkatkan. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi korban praktik culas perusahaan. Kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan distribusi pangan, khususnya minyak goreng yang mendapat subsidi pemerintah".

Saadiah juga mengingatkan pentingnya perlindungan konsumen sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar rakyat. Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum di Indonesia.

“Pernyataan presiden bahwa tidak ada yang kebal hukum harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Semua pihak yang terbukti bersalah wajib menerima konsekuensi hukum yang setimpal. Kita dukung pernyataan presiden kita dan kita tunggu aksi nyata beliau,” tegasnya, Selasa (18/3/2025).

Saadiah berharap ketegasan ini memberikan efek jera sehingga praktik serupa tidak terjadi lagi dan masyarakat bisa mendapatkan hak mereka secara penuh.

“Semoga kasus minyak kita ini dapat signifikan penyelesaiannya, yang nantinya akan memperbaiki potret tata kelola pangan bangsa kita”, tukasnya.