Presiden Prabowo Instruksikan Sosialisasi Masif Kebijakan Prorakyat di Sektor Perumahan

BeritaNasional.com -  Pada Rabu, 19 Maret 2025, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kebijakan prorakyat dalam sektor perumahan, yang meliputi pembebasan biaya dan percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar sejumlah kebijakan yang dapat meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara luas ke seluruh daerah.

“Presiden meminta supaya hal-hal yang kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo yang dari tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG (persetujuan bangunan gedung) dari bayar jadi 0, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025, ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” jelas Maruarar dalam keterangannya setelah pertemuan tersebut.

Maruarar juga melaporkan tentang progres pembangunan Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower di kawasan tersebut—tower 8, 9, dan 10—telah selesai dan siap untuk diserahterimakan.

“Sudah selesai, sudah siap diserah terimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Mensesneg,” tambahnya.

Selain itu, Maruarar juga memaparkan perkembangan pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Sejauh ini, lebih dari 1,1 juta unit rumah subsidi telah dibangun dan disalurkan dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit. Meski begitu, Presiden Prabowo menekankan bahwa kualitas rumah subsidi yang dibangun harus tetap terjaga.

“Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas, yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat,” ujar Maruarar lebih lanjut.

Maruarar juga melaporkan pembangunan rumah bagi TNI-AD dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah dibangun bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat di beberapa wilayah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang. Selain itu, kerja sama dengan Polri di Karawang menghasilkan pembangunan 14.389 unit rumah.

Ia juga mengungkapkan rencana penyerahan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret 2025. Rumah-rumah tersebut tersebar di berbagai daerah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura. Sebanyak 20.000 unit rumah akan diserahkan, dengan 250 unit di antaranya diserahkan secara simbolis pada acara tersebut.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo meminta agar aset negara dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pembangunan perumahan, termasuk lahan-lahan milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara, dan eks BLBI.

Maruarar juga menyampaikan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” ujar Maruarar menutup keterangannya.