Pemprov DKI Jakarta Pastikan KJP Plus Tetap Diberikan Meski Sekolah Gratis

BeritaNasional.com -  Pemprov DKI Jakarta memastikan bantuan sosial pendidikan KJP Plus tetap diberikan meskipun sekolah gratis diterapkan.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan Pemprov akan membayarkan KJP kepada siswanya secara individu dan SPP kepada pihak sekolah.

"Sampai saat ini formulanya, rencananya tetap. Jadi KJP untuk personalnya tetap dialokasikan, kemudian biaya penyelenggaraan pendidikannya, untuk SPP-nya yang dibayarkan ke sekolah, itu alokasi menjadi dua," kata Sarjoko kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

"Jadi personalnya kepada siswa, kemudian biaya penyelenggaraannya itu kepada sekolah," tambahnya.

Sarjoko pun memastikan bantuan ini tidak sama karena merupakan bantuan sosial yang berbeda.

"Nggak, bukan double. Jadi kalau KJP itu tunjangannya untuk personalnya saja. Terus yang uang penyelenggaraan pendidikannya, kalau yang dulu kita kenal SPP waktu kita sekolah, itu menjadi hanya untuk sekolah," tegas Sarjoko.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sebesar Rp824 miliar untuk bantuan sosial pendidikan KJP Plus tahap I tahun 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa penerima KJP kali ini berjumlah 707.622 orang. Menurutnya, dia berhasil mengembalikan hak-hak pelajar yang sempat tak mendapatkan KJP di periode sebelumnya.

"(Anggarannya) Rp824 miliar. Dulu secara total itu (penerimanya) hanya 520.000. Sekarang ini bertambah menjadi 707.000. Jadi ada penambahan kurang lebih 126.000," kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (20/3/2025).

Pramono berujar, 707.622 penerima ini didapatkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga dipastikan mereka adalah siswa yang benar-benar membutuhkan bantuan ini.

"Kenapa kemarin saya sempat mengumumkan (penerima KJP) 705.000, (kini) menjadi 707.000, karena dari data yang DTKS dan juga data yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan sekarang sudah penuh," jelas Pramono.

"Kalau kami berikan 705.000, maka ada 2.000 lebih warga yang tidak beruntung nggak dapat. Maka saya dan Bang Doel memutuskan, oke semuanya dapat, dan kemudian Pergub-nya kita buat supaya semuanya dapat," tambahnya.