DPR Minta Pemerintah Antisipasi Tarif Impor Baru AS

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri meminta pemerintah serius menanggapi pemberlakuan tarif impor baru yang diterapkan Amerika Serikat. Karena bila tidak diantisipasi akan berdampak pada penurunan ekspor sampai PHK dan naiknya inflasi.

Hanif meminta pemerintah segera merespon dengan langkah nyata, terarah dan berpihak.

"Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh," ujar Hanif  dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/4/2025).

Kebijakan tarif baru AS menyasar komoditas ekspor Indonesia seperti alas kaki, tekstil, garmen, minyak nabati, dan alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 bisa mencapai USD 31 miliar atau Rp500 triliun.

"Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas—ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan," kata Hanif.

Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

"Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung," ujar Hanif.

Waketum PKB ini mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal supaya naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

"Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan—harus maju dan menembus pasar baru," ujarnya.

Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

"Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional," ujar mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

"Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10% ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

Menurut unggahan Gedung Putih di Instagram, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32%.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS. Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing penaikan tarif 24%, 49%, 46% dan 36%.

Dilansir dari Kyodo, Trump mengatakan, tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

Trump menyebut hari pengumuman itu sebagai "Hari Pembebasan" bagi negaranya.

Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa Amerika Serikat telah "dirugikan" oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

Tarif-tarif yang telah lama diancamkan Trump itu diumumkan dalam acara "Make America Wealthy Again" di Rose Garden, Gedung Putih