Komisi I DPR Sebut Menteri atau Menko Bisa Ambil Alih Negosiasi Tarif Impor AS

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, buka suara soal kosongnya jabatan duta besar (dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif impor yang baru.

Dave mengatakan, kosongnya posisi tersebut memang berdampak bagi Indonesia. Namun, hal tersebut bukanlah suatu permasalahan yang besar.

"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di AS. Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah ada berdampak atau tidak, ya sedikit atau banyak ada," kata Dave kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

Dave berujar, persoalan tersebut bisa diatasi dengan rutin mengirimkan delegasi untuk melakukan negosiasi dan pendekatan di berbagai level.

"Apakah itu militer diplomacy, economic diplomacy, culture diplomacy, fashion diplomacy, culinary diplomacy, itu semua bisa dilakukan secara berbarengan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang penting itu komunikasi terus berjalan," ujar Dave.

Lebih lanjut, Dave justru menilai bahwa persoalan ini bisa diatasi dengan sosok menteri atau menteri koordinator (menko) yang dapat langsung bernegosiasi soal tarif ini.

"Berkaitan dengan negosiasi mengenai tarif ini, itu adalah hal yang berbeda dengan penempatan dubes di sana. Ini harus dilakukan secara khusus dengan, bukan saja instansi ya, tapi juga langsung dipimpin oleh pejabat yang bisa mengambil kebijakan secara eksekutif," jelas Dave.

"Apakah itu level menteri atau menko, ataupun pejabat lainnya yang bisa negosiasi langsung dengan (isu) tarif," tambahnya menandasi.

Untuk diketahui, posisi Dubes Indonesia untuk AS telah kosong selama hampir dua tahun, setelah Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023.

Rosan tak lagi menduduki posisi dubes karena ditunjuk sebagai Wakil Menteri BUMN oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Setelah Rosan, Jokowi belum lagi menunjuk Dubes Indonesia untuk AS. Ketika pemerintahan dijabat oleh Prabowo Subianto, posisi itu pun masih kosong hingga saat ini.