Berita Penghinaan Presiden - Berita Nasional

Pemohon uji materi Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP ke MK. (BeritaNasional/MK RI)

HUKUM

Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru Digugat ke MK

Rabu, 14 Januari 2026 | 14:53 WIB

BeritaNasional.com - 13 mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Terbuka mengajukan uji materi atas pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun...

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

DPR: KUHP Baru Atur Penghinaan Presiden Lebih Ketat, Proses Hukum Harus Lewat Aduan

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:00 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, ketentuan baru pidana penghinaan presiden dalam KUHP memperbaiki pengaturan yang lama.

HUKUM

Respons Komisi III DPR soal KUHP Baru Digugat ke MK

Selasa, 06 Januari 2026 | 08:44 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman merespons gugatan uji materi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah...

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra (kedua kanan), dan anggota Tim Ahli KUHP Nasional Albert Aries (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers terkait pemberlakuan UU KUHP, UU KUHAP, dan UU Penyesuaian Pidana yang baru di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1/2026). (Beritanasional.com/Oke Atmaja)

GALERI

Konpers Pemberlakuan UU KUHP KUHAP dan UU Penyesuaian Pidana Baru

Senin, 05 Januari 2026 | 14:51 WIB

BeritaNasional.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (kiri), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra...

Wakil Menteri Hukum Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) memberikan keterangan kepada wartawwan. (BeritaNasional/Panji)

POLITIK

Pemerintah Tegaskan Batas Ketat Pasal Penghinaan Lembaga Negara

Senin, 05 Januari 2026 | 13:35 WIB

BeritaNasional.com - Wakil Menteri Hukum Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menjelaskan soal pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR membahas masukan revisi KUHAP. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)

POLITIK

Revisi KUHAP, Pemerintah-DPR Sepakat Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan dengan Restorative Justice

Rabu, 09 Juli 2025 | 18:00 WIB

BeritaNasional.com - Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati aturan mekanisme restorative justice dengan penyelesaian di luar pengadilan bisa diterapkan dalam pidana penghinaan Presiden atau...

Suasana rapat Komisi III DPR. (BeritaNasional/Ahda)

POLITIK

Ketua Komisi III Sebut Kebebasan Berekspresi Tetap Ada Batasan

Selasa, 13 Mei 2025 | 14:15 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan kebebasan berekspresi tetap harus ada batasan. Tidak bisa kebebasan berekspresi menjadi dasar untuk melakukan penghinaan, apalagi...

POLITIK

DPR Tegaskan Kasus Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan dengan Restorative Justice dalam Revisi KUHAP

Senin, 24 Maret 2025 | 12:15 WIB

BeritaNasional.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meluruskan isi draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menegaskan pasal 77 tidak mencantumkan penghinaan...