Di Forum Parlemen Bela Palestina, Puan Ajak Negara-negara Akui Kemerdekaan Palestina

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina mengakui kemerdekaan Palestina. Langkah ini untuk mengakhiri siklus kekerasan.

Hal itu disampaikan Puan dalam rapat kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025). Puan mengajak negara delegasi menggunakan pengaruh dan otoritas moral mendorong negara lain mengakui Palestina.

"Pengakuan Palestina adalah langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan. Pengakuan ini mengirimkan pesan kepada dunia bahwa rakyat Palestina penting, bahwa hak-hak mereka penting," ujar Puan dikutip dari siaran pers, Sabtu (19/4/2025).

Pengakuan ini untuk mengirimkan pesan bahwa dunia tidak menoleransi standar ganda dengan standar yang lebih rendah untuk Palestina.

"Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antar-parlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina tetapi juga penting bagi Timur Tengah. Dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia kita," jelas Puan.

"Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh, berani untuk perdamaian, untuk keadilan, dan untuk rakyat Palestina," sambungnya.

Politikus PDIP ini menyinggung serangan Israel tidak henti terhadap warga Palestina. Mulai dari warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak serta orangtua menjadi korban.

Puan menegaskan posisi Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Hal ini sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.

"Rakyat Indonesia selalu mengingat kata-kata inspiratif dari bapak pendiri negara kita, Presiden Sukarno yang pernah berkata, 'Selama kebebasan Palestina belum dikembalikan kepada orang-orang Palestina, maka selamanya Indonesia akan berdiri menentang pendudukan Israel'," ucap cucu Sukarno itu.

Puan menilai, anggota parlemen dan para wakil rakyat tidak bisa tinggal diam. Ia menyebut, tanggung jawab anggota dewan bukan hanya kepada konstituen, tetapi juga kepada kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.

Puan pun menyesalkan gencatan senjata yang disepakati pada awal tahun 2025 ternyata belum bisa ditegakkan. Karena itu, ia mengajak Parlemen dunia menyuarakan tuntutan kolektif untuk segera memulihkan keadaan di Gaza dan agar Israel menghentikan serangan.

"Fase kedua gencatan senjata harus dilaksanakan tanpa penundaan. Parlemen di seluruh dunia harus mendorong pemerintah mereka untuk mengambil posisi yang lebih kuat,” tegas Puan.

“Masyarakat internasional harus berbicara dengan satu suara dalam mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata," imbuhnya. 

Puan juga mengajak komunitas internasional untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan yang segera, aman, dan tanpa hambatan kepada rakyat Gaza. 

“Memblokir bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum humaniter internasional,” ujar Puan.

Puan mengajak anggota parlemen tiap-tiap negara untuk berani secara tegas menyatakan hal tersebut tidak dapat diterima dan melanggar hukum.

"Oleh karena itu, kita harus membantu memobilisasi sumber daya, membangun dukungan publik, dan mendesak pemerintah kita untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Gaza," ungkapnya.