Kontroversi CCTV di Permukiman Jakarta, LBH Peringatkan Soal Data Pribadi

BeritaNasional.com -  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang akan memasang kamera pengawas (CCTV) di area permukiman warga.

Pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menilai bahwa pemasangan CCTV berpotensi membuat warga merasa tidak nyaman karena aktivitas mereka terus diawasi.

"CCTV di permukiman dapat mengancam hak privasi warga Jakarta. Jika kamera menyorot tiap-tiap rumah, maka aktivitas dan wajah warga bisa terekam secara berlebihan, sehingga menimbulkan kesan adanya pengawasan yang tidak wajar," ujar Alif dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025).

Alif mengatakan bahwa pihaknya memahami niat baik Gubernur Pramono dalam memasang CCTV, yaitu untuk mengurangi angka kriminalitas dan mempercepat penanganan kasus kejahatan.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

"Dalam penerapan program ini, pemerintah harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022," jelasnya.

Lebih lanjut, LBH Jakarta menegaskan bahwa warga memiliki hak atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, hingga menghapus data yang direkam.

"Warga juga berhak menarik persetujuan atas pemrosesan data, mengajukan keberatan terhadap pemrofilan, serta menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran dalam pengelolaan data CCTV," kata Alif.

Ia menambahkan bahwa hal ini penting agar tidak terjadi penyalahgunaan data dan untuk meminimalkan risiko kebocoran informasi pribadi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

LBH Jakarta pun berharap agar Pemprov DKI melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam menentukan lokasi pemasangan serta kebijakan penggunaan CCTV.

Rencana Pemasangan CCTV di 30.000 Titik RT/RW

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memasang CCTV di seluruh RT/RW di wilayah Jakarta pada tahun depan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karn o, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari janji kampanyenya pada Pilgub 2024.

"Jumlah RT/RW se-Jakarta itu ada 30.418. Saya masih ingat karena itu kampanye kita. Kita sudah mulai pasang CCTV di taman-taman, sekarang target berikutnya di RT/RW tahun depan," ujar Rano kepada wartawan di Jakarta Barat, Selasa (15/4/2025).

Rano menyebutkan bahwa anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai sekitar Rp380 miliar.

"Barangkali kalau ditotal hampir Rp380 miliar. Itu kecil untuk Jakarta," katanya.

Selain di permukiman, Rano juga mengatakan bahwa CCTV akan dipasang di berbagai fasilitas umum lainnya, seperti di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Namun, untuk lokasi-lokasi tersebut, pemasangan baru akan dilakukan pada tahun depan.

"Oh iya, itu akan kita pasang CCTV karena memang jadi program Pak Gubernur dan saya. Tapi untuk wilayah di luar RT/RW, mungkin dananya baru dialokasikan tahun depan karena titiknya memang banyak, hampir 30.000," pungkasnya.