Tindaklanjuti Pertemuan Wakil PM Malaysia, Menko BG Bahas Keamanan Perbatasan dan Stabilitas ASEAN

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) RI, Budi Gunawan telah menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti hasil pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri (PM) Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Datuk Ahmad diterima Wakil Presiden RI, yang didampingi Menko Polkam, Menko PMK, Menteri Agama, serta Menteri Kelautan dan Perikanan pada Senin (21/4/2025).

“Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting dan menghasilkan berbagai kesepakatan strategis antara kedua negara,” kata Pria yang akrab disapa BG dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (23/4/2025).

Di bidang Polkam, kata, BG, kedua negara menyepakati sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang politik dan keamanan, khususnya terkait pengelolaan wilayah perbatasan serta penanganan kejahatan lintas negara.

“Pertemuan bilateral ini tidak hanya pertemuan simbolik, tapi akan segera kita terjemahkan ke dalam langkah teknis yang konkret. Hari ini, kita membahas peta jalan tindak lanjutnya bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

Dalam forum internal tersebut, dibahas rencana pelaksanaan teknis di lapangan untuk mendukung implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditandatangani Indonesia–Malaysia pada tahun 2023.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga tengah menyusun langkah lanjutan atas kesepakatan demarkasi batas darat, terutama di segmen Pulau Sebatik dan West Pilar, yang telah disetujui kedua negara pada Februari 2025. 

Sehingga dalam rapat hasil tindaklanjut kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia, BG menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Salah satunya, penguatan sinergi dalam penanganan keamanan perbatasan di mana perlunya penguatan. Dalam rangka penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkotika, serta penangkapan ikan ilegal.

“Masalah perbatasan kita bukan hanya soal garis batas, tapi juga soal keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kerja sama Indonesia–Malaysia harus menyentuh aspek pengawasan, operasi bersama, hingga edukasi masyarakat perbatasan,” tegasnya.

Selain itu, BG juga menjelaskan dalam rapat terkait Polkam dibahas juga komitmen Indonesia untuk Stabilitas kawasan ASEAN. Bagaimana, penguatan hubungan dengan Malaysia merupakan bagian dari komitmen Indonesia.

Maka dari itu keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu bilateral, batas wilayah dan penegakan hukum lintas negara. Diakui BG, akan menjadi contoh konkret kontribusi kedua negara dalam menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera.

“Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita semua bahwa Indonesia dan negara sahabat di ASEAN memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga ketahanan regional,” kata dia.

“Kolaborasi ini bukan semata untuk kepentingan nasional, tapi juga untuk menjaga kawasan tetap stabil dan resilient menghadapi dinamika global,” imbuhnya.