Menuju 6G, Indonesia Perlu Peta Jalan Pengelolaan Spektrum Upper 6 GHz

BeritaNasional.com -  Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menekankan pentingnya pengelolaan spektrum Upper 6 GHz secara tepat, objektif, dan mengutamakan kepentingan nasional.

Spektrum tersebut dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan teknologi 5G-Advanced dan 6G sekaligus memperkuat ekosistem digital Indonesia di masa depan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, dalam Seminar & Workshop Nasional bertajuk “Nilai Strategis Nasional TIK dari Alokasi Spektrum Upper 6 GHz untuk Mobile Broadband 5G-Advanced dan 6G di Indonesia” yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Eko, spektrum frekuensi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis telekomunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam membangun kedaulatan digital.

“Spektrum frekuensi merupakan sumber daya strategis abad ke-21. Pengelolaannya harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, perekonomian, keamanan nasional, dan kedaulatan digital,” ujar Marsda TNI Eko Dono Indarto, seperti dikutip dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).

Upper 6 GHz memiliki posisi penting karena berada dalam kelompok spektrum mid-band yang mampu memberikan keseimbangan antara kapasitas jaringan tinggi, jangkauan layanan, dan efisiensi investasi.

Namun, pemanfaatan pita frekuensi tersebut perlu dilakukan secara hati-hati. Sebab, Upper 6 GHz juga masih digunakan oleh sejumlah layanan lain seperti satelit, microwave link, serta sistem komunikasi tertentu.

Kemenko Polkam menilai kebijakan spektrum nasional harus disusun dalam kerangka ekosistem digital yang menyeluruh. Integrasi antara jaringan fiber, seluler, satelit, cloud, pusat data, dan keamanan siber menjadi faktor penting untuk menciptakan infrastruktur digital yang aman, inklusif, dan berdaulat.

Kebijakan Upper 6 GHz Harus Berorientasi Kepentingan Nasional

Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menegaskan pemanfaatan Upper 6 GHz tidak boleh hanya diarahkan untuk kepentingan industri tertentu atau satu pilihan teknologi.

Menurutnya, kebijakan spektrum harus mempertimbangkan berbagai aspek agar memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia.

“Kemenko Polkam memandang bahwa pengelolaan Upper 6 GHz memerlukan peta jalan spektrum nasional jangka menengah dan panjang, audit serta pemetaan geospasial pengguna eksisting, kajian koeksistensi dan interferensi, pelaksanaan regulatory sandbox, serta cost-benefit analysis yang tidak hanya menghitung PNBP, tetapi juga investasi, produktivitas, keamanan, manfaat publik, dan opportunity cost,” katanya.

Forum tersebut menghasilkan kesepahaman bahwa Upper 6 GHz merupakan spektrum strategis yang dapat memperkuat kapasitas konektivitas nasional menuju era 5G-Advanced dan 6G.

Pemanfaatan spektrum ini diharapkan mampu mendukung transformasi digital, mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan layanan publik, serta memperkuat daya saing Indonesia.

Ke depan, Kemenko Polkam akan mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk Komdigi, Bappenas, Kemenkeu, BSSN, Kemendagri, Kemenperin, operator telekomunikasi, akademisi, asosiasi industri, dan pengguna eksisting.

Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan spektrum nasional dapat disusun secara terintegrasi, terukur, dan memiliki arah jangka panjang.

Seminar dan workshop nasional ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga, operator telekomunikasi, vendor teknologi, akademisi, lembaga riset, GSMA, asosiasi industri, pelaku ekosistem digital, media, hingga mitra strategis lainnya.

Forum tersebut membahas kebutuhan spektrum mid-band Indonesia untuk mendukung implementasi 5G-Advanced sekaligus mempersiapkan pengembangan teknologi 6G.