Menko Polkam Tegaskan Penanganan Kasus Korupsi Berjalan Profesional dan Transparan

BeritaNasional.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah mendukung penuh proses penegakan hukum yang tengah berjalan.

Menurutnya, setiap penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Djamari menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya, agar penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, berjalan efektif.

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," tegas Menko Polkam, seperti dikutip dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi karena dapat memicu kesalahpahaman dan mengganggu proses hukum.

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Djamari menegaskan proses hukum harus berjalan secara independen tanpa tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, menghormati mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.

Terkait maraknya pengungkapan kasus dugaan korupsi, ia meminta masyarakat melihat perkembangan tersebut secara proporsional.

Menurutnya, banyaknya perkara yang terungkap mencerminkan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi, bukan berarti praktik korupsi semakin meningkat.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Menutup pernyataannya, Djamari mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif, dan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.

Ia menambahkan, Kemenko Polkam akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.