Tanggul Laut, Sampah, dan Hunian Jadi Fokus Utama Sinergi Pemerintah Pusat dan DKI

BeritaNasional.com -  Pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menegaskan keseriusannya untuk terus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun arah pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah.

Fokus ini tercermin dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Dalam gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta yang digelar pada Rabu (23/4/2025), Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa Jakarta, yang akan segera berusia 500 tahun, memerlukan strategi pembangunan yang bukan hanya berorientasi masa kini, tapi juga menyentuh masa depan yang berkelanjutan, inklusif, dan kompetitif secara global.

“Sama-sama kita bisa mewujudkan visi-misi Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang tadi saya simak dan saya catat, tentunya juga saya dengarkan selama Bapak berkampanye, visi untuk Jakarta ke depan, yaitu Jakarta sebagai kota global yang juga merupakan pusat perekonomian. Pertama, yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warganya,” ucap AHY.

AHY menggarisbawahi lima agenda prioritas nasional yang menjadi bagian penting dari sinergi lintas kementerian dan lembaga, yang nantinya diharapkan mampu mendorong pembangunan Jakarta secara komprehensif.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan sampah. Dengan volume sampah harian Jakarta yang mencapai sekitar 7.000 ton, pendekatan teknologi dan pembiayaan inovatif menjadi kunci. Pemerintah akan mendorong skema waste to energy, yang mengubah limbah menjadi sumber energi alternatif.

“Oleh karena itu, harus ada intervensi teknologi, harus ada financing yang juga siap untuk menjadi solusi pengurangan sekaligus konversi sampah menjadi energi untuk Jakarta,” jelasnya.

Agenda penting lainnya adalah pembangunan tanggul laut untuk menghadapi tantangan penurunan muka tanah di kawasan utara Jakarta, yang telah tercatat mencapai 10 cm per tahun. Melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pemerintah ingin memastikan perlindungan kawasan pesisir dilakukan secara berkelanjutan dan strategis.

Tak kalah penting, pemerintah juga menargetkan percepatan penyediaan perumahan sebagai solusi backlog hunian yang masih menjadi persoalan klasik, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sisi lain, kualitas sanitasi dan akses air bersih juga akan ditingkatkan, mengingat peran vital keduanya dalam mencegah penyakit dan menurunkan angka stunting.

“Ini sangat penting karena kita juga tidak berharap kualitas kesehatan masyarakat itu sangat bergantung karena tidak punya akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih. Ingat, masalah kesehatan termasuk stunting itu bukan hanya karena kurang gizi tapi juga karena lingkungan hidup yang tidak bersih dan tidak sehat,” terang AHY.

Lebih jauh, pembangunan sumber daya manusia juga akan menjadi fondasi utama. Menurut AHY, investasi pada sektor pendidikan, layanan kesehatan, hingga digitalisasi di kedua bidang tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kualitas manusia Indonesia, khususnya warga Jakarta.

“Bagaimana pembangunan pusat kultur di Jakarta juga selalu diberi kepastian untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Indeks pembangunan manusia kita, pembangunan human capital itu harus digabungkan,” tegasnya.

Sebagai penutup, AHY menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pusat dan daerah merupakan kunci untuk menghadirkan solusi konkret, sekaligus mendorong Jakarta menjadi kota global yang maju, adil, dan makmur bagi seluruh warganya.