DPR Tak Ingin BUMD Diisi Tim Sukses Kepala Daerah: Nggak Berkembang

BeritaNasional.com - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerta bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan para kepala daerah pada Senin (28/4/2025).

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayud mengatakan, salah satu agenda yang akan dibahas adalah soal performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing.

Rifqi mengatakan, BUMD harus menjadi kekuatan ekonomi di masing-masing daerah. Oleh karena itu, dia tak ingin BUMD diisi oleh para tim sukses yang memenangkan kepala daerah itu pada Pilgub 2024 lalu.

"Kita ingin menjadikan BUMD kita ini sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah. Kita tidak ingin BUMD itu justru menjadi bagian dari penggunaan dana APBD yang dihajatkan untuk para tim sukses gubernur, bupati, wali kota," kata Rifqi kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat.

Rifqi berujar, dia tidak ingin jajaran tim sukses menjadi direksi atau komisaris di BUMD tersebut. Hal tersebut berpotensi membuat BUMD itu tak berkembang.

"Nanti jadi direksi tim suksesnya, jadi dewan pengawasnya, dari komisarisnya, yang ternyata BUMD-nya nggak berkembang," ujar Rifqi.

"Antara cost yang dibuat melalui APBD dengan benefit yang dihasilkan melalui profit nggak nyambung," tambahnya.

Oleh karena itu, dia bakal minta Kemendagri untuk mengawasi setiap jajaran direksi dan komisaria di BUMD itu.

"Karena itu Kementerian Dalam Negeri kami ingin dorong nanti hadir dirjen pengawasan dan pembinaan BUMD," tandasnya.