Laporan Dugaan Kecurangan PSU Mayoritas Temuan Masyarakat

BeritaNasional.com -  Sebanyak 308 laporan dugaan pelanggaran pemungutan suara ulang (PSU) pilkada 2024 diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jumlah ini tercatat hingga 2 Mei 2025. 

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjabarkan dari ratusan laporan tersebut  293 laporan berasal dari laporan masyarakat sedangkan 15 lainnya merupakan temuan Bawaslu.

“Tiga daerah dengan laporan dugaan pelanggaran tertinggi adalah Kabupaten Empat Lawang dengan 76 penerimaan laporan, Kabupaten Banggai 54 penerimaan, dan Kabupaten Bengkulu Selatan 28 penerimaan,” ujarnya.

Bagja yang menyampaikan hal ini di Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, Senayan Jakarta, kemarin menyebut tiga daerah lain dengan laporan dugaan pelanggaran tertinggi, yakni Kabupaten Taliabu 21 laporan, serta 17 laporan di Kabupaten Bungo maupun Kabupaten Gorontalo Utara.

Sebanyak 82% dari 308 laporan dugaan pelanggaran selama PSU Pilkada 2024 telah selesai ditangani, sedangkan yang masih diproses berjumlah 18%.

“Hasil penanganannya, 73 bukan pelanggaran, delapan pelanggaran hukum lainnya atau netralitas ASN (aparatur sipil negara), 11 pidana pemilihan, dan delapan pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Selain itu ada empat sengketa pemilihan yang diterima oleh Bawaslu, yakni di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Tasikmalaya, dan Provinsi Papua.

“Hasilnya, dari empat daerah tersebut adalah tidak dapat diregister karena tidak membuat kerugian secara langsung yang merupakan syarat dalam melakukan pengajuan sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu,” tukasnya. (Antara)