Dedi Mulyadi Sambangi KPK, Minta Kawal Program Realokasi Anggaran Rp 5 Triliun

BeritaNasional.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membahas upaya efisiensi dan realokasi seluruh anggaran belanja pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan 

Hal tersebut dikatakan mantan bupati Purwakarta itu pada Senin (19/5/2025) pagi WIB di Gedung Merah Putih, Jakarta.

‘’Kita mendapat arahan (KPK). Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jawa Barat, untuk melakukan upaya mengefisiensikan, mengrealokasikan seluruh belanja pemerintah,’’ ungkap pria yang akrab disapa Demul itu pada Senin.

Hal tersebut dilakukan agar belanja Pemprov Jabar lebih tepat sasaran serta belanja yang tidak dianggap penting digeser ke bidang yang menjadi kepentingan publik secara luas. Misalnya, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik.

‘’Dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik,’’ tuturnya.

Demul menyebutkan pihaknya telah melakukan realokasi sebesar Rp 5 triliun belanja pemerintah yang memboroskan anggaran. 

‘’Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada Rp 5 triliun lebih ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,’’ tuturnya.

Realokasi anggaran itu akan digunakan, salah satunya, untuk kepentingan publik. Misalnya, di dunia pendidikan, anggaran Rp 700 miliar untuk TIK digeser menjadi ruang kelas baru. 

‘’Alokasi-alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru. Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,’’ jelasnya.

Karena itu, Demul meminta agar efisiensi dan realokasi anggaran belanja itu dikawal oleh KPK agar tidak menyalahi aturan serta manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

‘’Kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome dan benefit kepentingan masyarakat,’’ paparnya.

Dengan begitu, Demul berharap sinergisitas ini bisa meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Jabar meningkat. 

‘’Hari ini kita mendapat berbagai upaya strategis untuk menyinergikan berbagai kebijakan itu pada arah peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga. Jadi, Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya,’’ paparnya.