Presiden Prabowo Tegaskan Solidaritas ASEAN-GCC terhadap Palestina

BeritaNasional.com - Presiden Prabowo Subianto berbicara tentang konflik di Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC) Malaysia, Selasa (27/5/2025). Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan seruan kuat untuk solidaritas ASEAN dan negara-negara Teluk terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Palestina.
“Tragedi kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina adalah tragedi, kedukaan, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini harus menyatukan kita untuk mengambil sikap bersama yang lebih efektif,” tegasnya.
Presiden menyatakan Indonesia siap untuk memainkan peran aktif dalam mendukung rakyat Palestina, termasuk dalam misi kemanusiaan. Presiden Prabowo juga menyatakan sikap Indonesia yang selalu bersama dengan rakyat Palestina.
“Pada banyak kesempatan, saya telah menyampaikan bahwa kami bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah signifikan jika kondisi memungkinkan dan tentunya dengan kesepakatan negara-negara GCC,” ungkapnya.
Lebih lanjut, presiden juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan medis. “Dan juga menerima pasien Palestina yang membutuhkan perawatan, dan akan memberikan layanan kesehatan di rumah sakit kami,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengungkapkan telah melakukan kunjungan langsung ke beberapa negara GCC guna menyelaraskan langkah-langkah kolektif dalam merespons tragedi di Palestina. Ia juga menekankan ASEAN dan GCC memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyelesaian damai di sana.
“Indonesia menyerukan dukungan yang lebih kuat dari ASEAN dan GCC untuk penyelesaian damai dan rekonstruksi Palestina, berdasarkan solusi dua negara dengan Al-Quds sebagai ibu kota Palestina yang merdeka,” tandasnya.
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
PERISTIWA | 2 hari yang lalu
HUKUM | 23 jam yang lalu
EKBIS | 9 jam yang lalu
PERISTIWA | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
HUKUM | 1 hari yang lalu
POLITIK | 2 hari yang lalu