Penulisan Ulang Sejarah, Menbud Fadli Zon: Agustus Selesai Kita Ada Uji Publik

Oleh: Sri Utami Setia Ningrum
Minggu, 08 Juni 2025 | 14:30 WIB
Musyawarah I Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025–2030. (Foto/PKS).
Musyawarah I Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2025–2030. (Foto/PKS).

BeritaNasional.com -  Penulisan ulang sejarah disebut dapat rampung dalam waktu dua bulan. Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyebutkan waktu tersebut cukup untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia.

“Selesainya nanti bulan Agustus, tetapi kita akan ada uji publik,” kata dia saat ditemui di Denpasar Bali, Sabtu (8/6/2025).

Fadli menyampaikan keyakinannya dengan tenggat waktu yang ditargetkan cukup bagi sejarawan. Namun ia belum mengetahui progres penulisan ulang sejarah yang sedang berjalan sekarang. 

Ia memercayakan para sejarawan dari perguruan tinggi yang menyusun. Menurut dia, sisa waktu yang ada cukup sebab penulisan tidak dari nol.

“Kita tidak menulis sejarah dari nol, tentu saja dari apa yang sudah pernah ditulis sebelumnya, dan kita sudah lama tidak menulis sejarah paling tidak dari yang diterbitkan oleh pemerintah itu terakhir pada era pemerintahan Pak Habibie, sudah 26 tahun yang lalu,” terangnya. 

Melansir Antara, Minggu (8/6/2025) Fadli mengingatkan yang menjadi fokus dalam penulisan ulang sejarah bukan untuk mencari kesalahan orang melainkan pencapaian bangsa dari perspektif Indonesia.

“Jadi, Indonesia sentris ya bukan perspektif kolonial sehingga yang menulis sejarah adalah profesional ya sejarawan bukan aktivis, bukan politisi,” katanya. 

Dalam proses ini Fadli mendapat masukan dari  Presiden V Megawati Soekarnoputri saat menghadiri pameran foto Guntur Soekarnoputra di Jakarta.

Dalam pidatonya, Megawati menilai sejarah seolah dipotong dan hanya diingat ketika zaman Orde Baru, serta mengingatkan Menbud bahwa perbedaan itu diperbolehkan sehingga Megawati juga ingin mengumpulkan sejarawan.

Menbud Fadli menilai pendapat Megawati tidak salah, sehingga pemerintah menggandeng sejarawan yang ahli untuk menyusun sejarah dengan segera.

Ia tidak memermasalahkan rencana Megawati mengumpulkan sejarawan lain. Namun, menurut dia, sejarawan yang diminta ikut dalam penulisan ulang sejarah ini sudah profesional di bidangnya.

“Tidak ada masalah, memang kita harus mempunyai perspektif, kalau saya kecenderungan apalagi 80 tahun Indonesia merdeka, perspektif Indonesia itu sangat penting jadi bukan perspektif kolonialis dan bukan perspektif golongan, bukan perspektif tertentu,” tukasnya. (Antara)sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: