Kunjungan Bahlil ke Sorong Disambut Demo, Idrus Marham Soroti Motif di Baliknya

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham berbicara mengenai aksi demonstrasi sejumlah aktivis lingkungan yang terjadi saat kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Sorong, Papua Barat Daya, pada Sabtu (7/6/2025).

Demo tersebut berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel oleh PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat. Para aktivis menilai bahwa kegiatan tambang tersebut mengancam kelestarian lingkungan di kawasan konservasi tersebut.

“Kami tentu memberikan apresiasi terhadap aksi tersebut, sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Namun, kami sangat menyayangkan karena yang melakukan aksi tersebut tidak menguasai anatomi masalah yang sebernarnya, tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu secara faktual, mengingat bahwa secara formal pemberian izin usaha pertambangan tersebut dilakukan jauh sebelum Pak Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menteri ESDM. Karenanya, tudingan bahwa Pak Bahlil adalah penipu, merupakan sesuatu yang tidak berdasar,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis yang diterima Sejumlah awak media, Senin (9/6/2025).

"IUP produksinya itu terbit tahun 2017, saat Menteri ESDM masih dijabat oleh Ignasius Jonan. Sedangkan Pak Bahlil baru masuk ke pemerintahan tahun 2019 sebagai Kepala BKPM, dan baru menjabat Menteri ESDM belakangan," 

Idrus menyatakan baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar menyatakan “sangat berkebaratan” dengan berbagai tudingan atau tuduhan yang tidak berdasar, seperti “penipu,” “manipulator” , ‘aktor perusak lingkungan” dan lainnya, yang dialamatkan kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Menurut Idrus, yang terjadi justru menunjukkan bahwa Menteri Bahlil Lahadalia, merupakan pemimpin sejati yang otentik, yang sangat responsif dalam menangani masalah ini.

“Pak Bahlil cepat bertindak secara nyata dengan meninjau langsung ke lokasi, sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagai pemimpin otentik, Pak Bahlil memang telah terbiasa melihat akar masalah dengan cermat dengan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pak Bahlil, bukan tipe pemimpin yang suka menghindari masalah !” ujar Idrus.

"Saya menilai bahwa sebagai pemmpin yang otentik, yang paham masalah-masalah bangsa dan rakyat, Pak Bahlil adalah sosok yang tidak pernah lari dari tanggung jawab. Dia tidak hanya bekerja di balik meja, tapi benar-benar datang langsung untuk mendengar dan berdialog dengan masyarakat. Itu pemimpin sejati yang patut diapresiasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Idrus mengajak semua pihak untuk bersikap adil dalam menilai kebijakan pemerintah, terlebih dalam isu-isu sensitif seperti pertambangan di kawasan timur Indonesia. Ia bahkan mengutip ayat suci Al-Qur’an, surat Al-Ma’idah ayat 8.

“Allah SWT berfirman, ‘Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa,’” katanya.

Menurut Idrus, aksi demo yang diarahkan langsung kepada Bahlil justru bisa menyesatkan publik dan mengaburkan fakta bahwa izin tambang yang dipersoalkan bukan diterbitkan di era Bahlil.

Meskipun menyesalkan dan menolak keras tudingan terhadap Bahlil yang oleh peserta aksi dianggap sebagai “penipu”, karena tudingan itu sangat tidak berdasar, Idrus mengajak segenap anak bangsa untuk dapat melihat segala sesuatu sesuai konteks anatomi masalah secara faktual dan komprehensif, sehingga mampu mengedepankan sikap yang objektif, proporsional dan bijak bagi kemaslahatan bangsa.

Di sisi lain, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (5/6/2025), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan izin tambang kepada PT Gag Nikel. Ia menyebut bahwa IUP produksi perusahaan itu diterbitkan pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada 2018.

“Waktu itu saya masih Ketua Umum HIPMI. Saya bahkan belum pernah ke Pulau Gag. Sekali lagi, izin produksinya itu 2017, bukan masa saya menjabat,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan bahwa PT Gag Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya sejak 1998. Awalnya, perusahaan ini dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty Ltd (75 persen) dan PT Aneka Tambang Tbk (25 persen).

Bahlil mengakui bahwa aktivitas tambang di kawasan konservasi adalah isu yang sensitif. Namun, menurutnya, pemerintah tetap harus mempertimbangkan aspek legalitas, investasi, dan keberlanjutan lingkungan.

“Saya terbuka untuk dialog. Tapi mari kita bicara berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi,” tegasnya.

Bahlil juga menyatakan kesiapannya untuk berdialog langsung dengan masyarakat guna  menyelesaikan  polemik  terkait  PT  Gag  Nikel,  sesuai  arahan Presiden Prabowo Subianto.