Idrus Marham: Indonesia Sedang Bangun Ekonomi Berdaulat Berbasis Pancasila

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda jauh dibandingkan situasi menjelang krisis 1998. Ia menilai narasi yang menyebut Indonesia berada di ambang krisis terlalu dipengaruhi pola pikir neoliberalisme yang menempatkan pasar bebas sebagai penentu utama arah ekonomi nasional.

Menurut Idrus, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang berbeda karena berlandaskan Pancasila sebagai ideologi jalan tengah atau wasathiyah.

“Ideologi Pancasila itu bukan Liberalisme dan bukan Sosialisme. Pancasila adalah Ideologi Wasathiyah- jalan tengah. Di satu sisi mengakui hak-hak individual, tetapi di sisi lain juga mengakui hak komunitas dan kepentingan sosial masyarakat. Lihat Buku Saya : Pancasila : Ideologi Wasathiyah, 571 halaman," kata Idrus dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Pernyataan Idrus tersebut sekaligus memperkuat pandangan Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Umum Depinas SOKSI, Mukhamad Misbakhun, yang sebelumnya menilai kekhawatiran berlebihan terhadap kondisi ekonomi nasional tidak memiliki dasar kuat apabila melihat data makroekonomi Indonesia saat ini. Misbakhun menilai Indonesia masih memiliki fundamental ekonomi yang relatif solid.

Idrus menilai kritik yang menyebut proyek strategis nasional sebagai proyek “prestise” lahir dari cara pandang ekonomi yang terlalu berorientasi pada keuntungan pasar jangka pendek. Menurut dia, banyak proyek strategis yang tidak akan disentuh pihak swasta karena membutuhkan investasi besar dengan masa pengembalian yang panjang.

Karena itu, kata Idrus, negara perlu hadir secara aktif melalui BUMN sebagai instrumen intervensi ekonomi untuk menjaga keseimbangan sosial.

“BUMN jangan dipandang sekadar entitas bisnis. BUMN adalah alat negara untuk menjaga stabilitas harga, mendistribusikan energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan rakyat mendapat akses pembangunan secara merata,” ujarnya.

Idrus juga mengingatkan negara tidak boleh sepenuhnya menyerahkan nasib rakyat kepada mekanisme pasar bebas karena berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi.

“Kalau semuanya dilepas ke pasar, maka yang kuat akan semakin menguasai. Negara harus hadir menjadi penyeimbang agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” katanya.

Ia menegaskan Indonesia saat ini tidak sedang menuju jurang krisis, melainkan tengah membangun model ekonomi nasional yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi wasathiyah.

Dalam kesempatan itu, Idrus juga mengajak masyarakat melihat pemikiran Presiden Prabowo Subianto secara utuh dan komprehensif, baik dari perspektif ideologis, filosofis, maupun implementasi konsep Astacita.

“Mari kita semua berpikir positif, Indonesia Rumah Besar kita yang harus dirawat bersama. Bangsa ini jangan terus menerus disuguhi Narasi Kegelapan. Kritik boleh, bahkan penting dalam demokrasi. Prabowo sama sekali tidak anti kritik. Tapi kritik harus menghadirkan sikap optimisme, solusi dan semangat persatuan. Jangan sampai rakyat dibuat semakin cemas menghadapi keadaan,” pungkas Idrus.