Pemerintah Minta Operator Seluler Hadirkan Akses Internet hingga 100 Mbps di Seluruh Penjuru Indonesia

BeritaNasional.com - Pemerintah Indonesia meminta para operator seluler menghadirkan akses internet berkecepatan tinggi hingga 100 Mbps di seluruh wilayah tanah air.

Komitmen ini tidak hanya terbatas pada area perkotaan, tetapi juga mencakup daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau jaringan serat optik.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan langkah ini merupakan bagian penting dari upaya percepatan pemerataan konektivitas digital nasional. 

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dalam pidato pelantikannya menekankan konektivitas sebagai fondasi krusial bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.

"Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," ujar Meutya yang dikutip dari Antaranews pada Kamis (12/6/2025).

Untuk mendukung komitmen para operator seluler dalam menyediakan konektivitas digital yang optimal, pemerintah menjanjikan alokasi spektrum baru, yaitu spektrum 1,4 GHz, yang memang direncanakan untuk dilelang dan digunakan untuk Broadband Wireless Access (BWA). 

Selain itu, pemerintah juga akan menerapkan skema jaringan terbuka (open access). Skema ini akan mendorong partisipasi lebih banyak pihak dalam penyediaan layanan serta memastikan harga layanan tetap terjangkau bagi masyarakat.

Upaya ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penyediaan layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau serat optik. Sasarannya tidak hanya fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, dan kantor desa, tetapi juga rumah tangga.

Data dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi menunjukkan adanya kesenjangan konektivitas yang signifikan di Indonesia.

Sebanyak 86 persen sekolah (sekitar 190.000 unit) masih belum memiliki akses internet tetap. Sebanyak 75 persen Puskesmas (sekitar 7.800 unit) belum terkoneksi dengan baik.

Sebanyak 32.000 kantor desa masih berada dalam zona blank spot atau tidak terjangkau internet.

Penetrasi fixed broadband baru mencapai 21,31 persen rumah tangga di Indonesia.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dialokasikan secara transparan kepada operator seluler nasional. 

Model jaringan open access yang akan diterapkan akan mewajibkan pemegang izin untuk membuka infrastruktur mereka agar dapat digunakan bersama oleh penyelenggara lain.

"Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri," tandasnya.