98 WNI Korban TPPO Hendak Dikirim ke Timur Tengah, Myanmar, dan Kamboja

BeritaNasional.com - Dirtipid Pelindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri berhasil mencegah keberangkatan 98 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga akan menjadi korban dari TPPO sebagai pekerja migran non prosedural.

Keberhasilan ini merupakan rekapan upaya pencegahan yang dilakukan sepanjang 1 hingga 25 Juni 2025 hasil kerjasama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta dan BP3MI Banten di Bandara Soekarno-Hatta.

“Upaya ini dilakukan agar para WNI tidak menjadi korban konflik dan eksploitasi,” kata Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Kombes Pol Amingga Primastito dalam keterangannya, Kamis (26/6/2025).

Menurutnya, para WNI yang berhasil dicegah keberangkatannya mayoritas akan dikirim ke kawasan-kawasan rawan konflik, seperti Timur Tengah, serta negara-negara yang dikenal sebagai pusat industri penipuan online (scam) seperti Myanmar dan Kamboja.

“Terutama di wilayah seperti Timur Tengah yang kini dilanda perang, atau perbatasan Thailand-Kamboja yang rentan sengketa,” ujar Amingga.

Adapun para korban umumnya direkrut oleh orang terdekat kerabat atau tetangga yang tergabung dalam jaringan perekrutan terselubung. Dengan janji pekerjaan sebagai asisten rumah tangga, pegawai restoran, hingga operator scam online.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Soetta, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto mengatakan, modus untuk para pekerja non prosedural ini berangkat biasanya menyamar sebagai wisatawan, pelajar, atau jemaah ibadah agar lolos dari pemeriksaan keimigrasian.

“Banyak dari mereka mengaku akan liburan, belajar, atau beribadah. Padahal tujuannya untuk bekerja secara ilegal. Inilah bentuk manipulasi yang sulit dikenali jika tidak dilakukan pengawasan mendalam,” kata Johanes.

Sebagai tindak lanjut, 98 WNI tersebut kini tengah menjalani proses assessment lanjutan untuk menelusuri jaringan perekrut. Mereka selanjutnya akan diserahkan ke BP2MI untuk mendapat edukasi migrasi aman.

“Harapannya, setelah diberikan pembekalan oleh BP2MI, mereka bisa mengetahui proses migrasi yang benar, agar tidak terjebak dalam jaringan TPPO,” imbuhnya.