Puan Ingatkan Menbud Fadli Zon: Sejarah Harus Ditulis Seterang-terangnya

BeritaNasional.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak menghilangkan jejak sejarah tertentu dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

"Jadi, saling menghormati lah terkait dengan hal itu. Ya, saling menghormati dan menghargai," sambungnya.

Terkait sejarah perkosaan massal pada tahun 1998, Puan meminta berpegang pada fakta sejarah. Bahwa Presiden BJ Habibie saat itu telah menyatakan ada peristiwa tersebut.

"Kita berpegang saja pada fakta sejarah tahun 1998, dimana waktu itu Presiden Habibie kan dalam pidatonya menyatakan bahwa ada fakta sejarah yang dalam poin-poinnya itu disampaikan apa-apa, saya juga tidak hafal secara detail. Ya coba kita buka fakta-fakta sejarah itu, kita kaji kembali, kita lihat kembali," ujar Puan.

"Banyak ahli-ahli sejarah yang menyatakan kita harus menyatakan namanya fakta sejarah, apalagi disampaikan oleh seorang Presiden, artinya kan itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan dirinya mengakui adanya peristiwa pemerkosaan pada 1998. Fadli juga mengutuk peristiwa keji tersebut.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

"Kerusuhan Mei itu kan suatu kerusuhan yang telah menimbulkan banyak korban, korban jiwa, korban harta, termasuk perkosaan. Nah, dan juga kita mengutuk," kata Fadli.

Namun, ia mengatakan pernyataan di publik yang tengah menjadi sorotan tidak ada urusan dengan penulisan sejarah yang menjadi agenda pemerintah. Pernyataan itu hanya pendapat pribadi.

"Sebenarnya, saya tidak urusan soal penulisan sejarah. Itu adalah pendapat saya pribadi soal itu," katanya.