Kebijakan Subsidi Elpiji Harus Tepat Sasaran, Berkeadilan

BeritaNasional.com -  Anggota DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar pengelolaan anggaran subsidi tidak mengorbankan akses masyarakat rentan terhadap energi murah dan layak.

Hal ini disampaikan Netty menanggapi pemangkasan anggaran subsidi elpiji 3 kilogram pada 2025 dari Rp87 triliun menjadi Rp68,7 triliun.

“Pengelolaan anggaran subsidi memang harus dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian, namun tidak boleh mengorbankan akses masyarakat rentan terhadap energi murah dan layak,” ujar Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas ini.

“LPG 3 kilogram bukan sekadar bahan bakar dapur, tapi bagian dari jaring pengaman sosial bagi keluarga prasejahtera, termasuk perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya,” tambahnya.

Dalam laporan pemerintah, volume konsumsi elpiji 3 kilogram diperkirakan mencapai 8,36 juta metrik ton pada akhir 2025, lebih tinggi dari target awal dalam APBN sebesar 8,17 juta ton. Sementara anggaran subsidi justru mengalami penurunan.

Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif dan perlindungan sosial yang terencana.

“Kami mendorong agar kebijakan ini tidak dilakukan secara tiba-tiba yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Jika memang perlu dilakukan pembatasan atau penyesuaian, maka harus disertai dengan pemetaan data penerima subsidi yang lebih akurat dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses,” tambahnya.

Netty juga mengingatkan ketidakjelasan arah kebijakan subsidi energi bisa menimbulkan ketidakpastian di tingkat rumah tangga, terlebih di tengah situasi ekonomi yang masih belum pulih dan gejolak harga komoditas lainnya.

PKS, kata Netty, terus berkomitmen untuk mengawal agar kebijakan subsidi pemerintah berpihak kepada masyarakat kecil.

“PKS siap berdialog dan memberi masukan agar subsidi elpiji benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan. Ini soal keadilan dan keberpihakan,” katanya.