Komisi XII DPR Minta Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Berdampak pada Tarif Listrik dan Elpiji

BeritaNasional.com - Komisi XII DPR RI meminta agar kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga elpiji bersubsidi, maupun pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai pemerintah masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga.

Ia mengingatkan lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memang meningkatkan biaya penyediaan energi nasional. 

Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta harus direspons dengan menaikkan harga energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam menjaga tarif listrik dan harga elpiji tetap terjangkau,” ujar Ateng dalam keterangan tertulis pada Kamis (11/6/2026).

Menurut dia, tekanan eksternal berupa kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah meningkatkan biaya pembangkitan listrik sekaligus impor elpiji yang masih menjadi tulang punggung kebutuhan rumah tangga nasional. 

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menghadapi beban kompensasi energi yang lebih besar untuk menjaga stabilitas harga.

“Deviasi ini otomatis meningkatkan biaya energi nasional. PLN harus membeli energi primer dengan harga yang lebih mahal, sementara impor LPG juga menjadi jauh lebih mahal karena seluruh transaksinya menggunakan dolar AS,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai masyarakat tidak perlu langsung mengasumsikan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi akan diikuti kenaikan Pertalite. Menurut dia, pemerintah masih memiliki instrumen untuk menjaga harga BBM subsidi selama distribusi dapat dikendalikan dengan baik.

“Masyarakat perlu memahami bahwa kondisi tersebut tidak otomatis Pertalite ikut naik. Pemerintah masih memiliki instrumen untuk mempertahankan harga BBM subsidi apabila pengelolaan distribusi dan fiskalnya dilakukan secara disiplin,” ujarnya.

Ateng mengingatkan ancaman yang lebih mendesak justru datang dari potensi perpindahan pengguna Pertamax ke Pertalite akibat disparitas harga yang semakin lebar. Jika migrasi konsumsi berlangsung masif, kuota BBM subsidi berpotensi lebih cepat terserap dan memperbesar tekanan terhadap APBN.

“Jika tidak diantisipasi, akan terjadi migrasi konsumsi secara masif dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Inilah yang berpotensi membebani APBN dan mengganggu ketahanan pasokan Pertalite,” tegasnya.