DPR: UMKM Harus Jadi Prioritas di Tengah Kenaikan Biaya Produksi

BeritaNasional.com - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali skala prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi. 

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang, ruang fiskal yang terbatas perlu difokuskan guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menghadapi kenaikan biaya produksi.

“Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi dikutip, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan seiring upaya meredam dampak penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil. 

Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan penyesuaian kebijakan anggaran agar manfaatnya lebih tepat sasaran.

“Apakah penurunan daya beli ini bisa kita bantu dengan membuat skala prioritas terhadap APBN yang sangat terbatas. Ini yang harus dipikirkan bersama,” katanya.

Budi juga menyoroti tekanan yang dihadapi UMKM yang bergantung pada bahan baku impor. 

Ia mencontohkan industri tempe yang masih mengandalkan kedelai impor sehingga terdampak langsung akibat pelemahan rupiah dan meningkatnya biaya distribusi.

“Harga bahan baku tempe yang murni impor akan makin berat akibat dolar dan kenaikan BBM non-subsidi,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan dukungan yang lebih spesifik bagi UMKM yang terkena dampak fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya energi. Menurutnya, karakteristik tantangan yang dihadapi usaha berbahan baku impor berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik.

“Saya bersama Menteri Perdagangan pernah menyampaikan perlunya dukungan bagi UMKM yang bahan bakunya murni impor. Tekanan mereka berbeda dengan usaha yang menggunakan bahan baku domestik,” kata Budi.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut menambahkan sebagian besar impor Indonesia saat ini digunakan sebagai bahan baku industri. 

Kondisi itu membuat pelemahan rupiah berdampak langsung terhadap biaya produksi dalam negeri dan berpotensi mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.

“Sekarang sekitar 70 persen impor itu untuk bahan baku. Kalau kurs melemah terus, biaya produksi ikut naik dan akhirnya harga di tingkat konsumen juga terdorong naik,” jelasnya.

Budi berharap pemerintah segera mempertajam prioritas anggaran serta menyiapkan langkah mitigasi yang lebih terarah bagi UMKM dan kelompok masyarakat yang paling rentan menghadapi kenaikan biaya hidup.

Menurutnya, kebijakan fiskal tidak hanya perlu menopang pelaksanaan program prioritas, tetapi juga menjaga konsumsi domestik dan keberlanjutan usaha rakyat.

“Yang paling penting sekarang adalah memastikan masyarakat tetap punya daya beli dan UMKM tetap bisa bertahan. Itu fondasi ekonomi kita,” tandasnya.