Komnas Disabilitas dan Cendikiawan Perempuan Papua Teken MoU, Perkuat Peran Perempuan Papua dalam Isu Disabilitas

BeritaNasional.com - Komisi nasional disabilitas dan cendekiawan perempuan papua resmi menandatangani perjanjian kerja sama atau mou sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat peran perempuan papua dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di tanah papua

Penandatanganan nota kesepahaman antara komnas disabilitas dan cendekiawan perempuan papua di gedung kopi, Jumat (11/7/2025) menjadi langkah strategis untuk menghapus stigma terhadap penyandang disabilitas/khususnya di wilayah timur indonesia yang selama ini masih menghadapi tantangan sosial, budaya, dan akses layanan

Kolaborasi ini bertujuan menjadikan cendekiawan perempuan papua sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan riil ke pemerintah pusat/fokus kerja sama mencakup peningkatan edukasi publik, pelatihan kader, serta advokasi berbasis komunitas untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara

Ketua umum cendekiawan perempuan papua, rosaline irene menyebut mou ini adalah bentuk komitmen bersama agar papua tidak tertinggal dalam gerakan nasional inklusi dan kesetaraan hak

“Kami percaya bahwa meskipun Papua memiliki kekhususan, negara tetap memegang peran penting dalam memastikan bahwa posisi perempuan Papua tidak terpinggirkan. Kami di CPP merasa terhormat dapat bermitra dengan KND, karena isu disabilitas, khususnya bagi perempuan Papua masih belum mendapatkan perhatian yang memadai," katanya melalui keterangan tertulis, Senin (14/7/2025).

Sementara itu, Komisioner KND, Kikin P Tarigan menyambut baik kolaborasi dengan CPP untuk menjangkau daerah-daerah terjauh seperti Wamena.

Ia mengaku, kerjasama ini menjadi kekuatan penting dalam kolaborasi antara KND dengan lembaga lain.

“Kami sudah berkali-kali ke Papua dan melihat langsung tantangan aksesibilitas di sana. Contohnya, saat distribusi tongkat bantu jalan ke Wamena, biaya pengiriman bisa lebih mahal dari harga alatnya. Ini menunjukkan betapa sulitnya penyandang disabilitas di Papua menjangkau hak-hak dasarnya,” tegas Kikin.