DPR Minta Pemerintah Siapkan Lulusan Sekolah Rakyat untuk Lanjut Perguruan Tinggi atau Dunia Kerja

BeritaNasional.com -  Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani yakin program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bisa mengurangi angka kemiskinan, selama perencanaan dan prosedurnya berjalan lancar.

"Selama itu dilakukan dengan sesuai perencanaan, sesuai prosedur, yang saya maksud prosedur disini prosedur rekrutmen, kemudian segala apa yang menjadi master plan di Sekolah Rakyat itu bisa sesuai dilaksanakan, maka saya juga meyakini bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu apa namanya, untuk mengurangi angka kemiskinan tadi," ujar Lalu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Lalu juga meminta pemerintah menyiapkan lulusan Sekolah Rakyat bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau masuk dunia kerja.

"Yang penting itu gini, yang penting keberlanjutan dari Sekolah Rakyat ini.

Pemerintah harus sudah mulai memikirkan bahwa nanti setelah mereka selesai dari Sekolah Rakyat ini, apakah dipersiapkan melanjutkan ke perguruan tinggi atau dipersiapkan untuk dunia kerja. Itu penting," ujarnya.

Politikus PKB ini menilai cita-cita Presiden Prabowo sangat mulia untuk menuntaskan kemiskinan dengan menghadirkan Sekolah Rakyat ini.

"Karena cita-cita dari Presiden Prabowo sungguh sangat mulia, beliau tidak menginginkan masyarakat kita hari ini, anak-anak kita yang terakhir di keluarga miskin dan miskin ekstrim ini, kemudian mewarisi miskin dan miskin ekstrim dari orangtuanya," ujar Lalu.

Diberitakan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa Sekolah Rakyat resmi dimulai serentak pada Senin (14/7/2025) di 63 lokasi di seluruh Indonesia. Acara pembukaan terpusat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor, yang berlokasi di Sentra Terpadu Inten Soewono (STIS) Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasati, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof Muhammad Nuh, serta pendiri ESQ Corp Ary Ginanjar.

Dalam sambutannya, Gus Ipul merinci sebaran lokasi Sekolah Rakyat yang telah beroperasi.

"Ada 63 titik operasional per 14 Juli ini. Ada 13 lokasi di Sumatera, 34 lokasi di Jawa, 3 lokasi di Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan 2 lokasi, Sulawesi 8 lokasi, Maluku 2 lokasi, dan Papua 1 lokasi," terangnya. 

Secara keseluruhan, 63 titik ini menampung 256 rombongan belajar (rombel), terdiri dari 3 rombel SD, 112 rombel SMP, dan 141 rombel SMA, dengan total 6.130 siswa. Rinciannya, 75 siswa SD, 2.800 siswa SMP, dan 3.225 siswa SMA.