Bantah Draf KUHAP Tidak Bisa Diakses, DPR Sebut Website Sering Down karena Diretas

Oleh: Ahda Bayhaqi
Kamis, 17 Juli 2025 | 13:09 WIB
Pimpinan Komisi II bersama anggota memberikan keterangan terkait RUU KUHAP. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)I
Pimpinan Komisi II bersama anggota memberikan keterangan terkait RUU KUHAP. (BeritaNasional/Elvis Sendouw)I

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah draf revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak bisa diakses di situs DPR. Situs DPR disebut Habib, berulang kali down sehingga tidak bisa dibuka.

"Jadi Pak Sekjen. Saya perlu jelaskan Pak Sekjen. Kemaren kan cepet down website kita. Tapi hanya tidak sampai 1 jam. Sudah diperbaiki kembali. Kemudian ada pemberitaan draf RUU KUHAP tidak ada, tidak bisa diakses. Draft RUU KUHAP. Nah setelah kami cek. Ternyata semua draft itu ada, bisa diakses dan tidak pernah hilang dari website DPR," ujar Habiburokhman saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaska situs DPR memang sering down. Disebabkan oleh upaya peretasan atau hacking yang bertujuan menyerang atau merusak situs DPR. Kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Oleh karena itu  situs DPR sering dimatikan untuk mencegah hacker masuk ke sistem.

"Jadi sering sekali, sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali, website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan. Itu di-hack banyak sekali. Pada saat di-hack itu, kalau yang sudah banyak pada tingkat tinggi grafiknya, pilihan kami harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan, kalau serangan itu berhasil masuk ke dalam itu, itu akan semua merusak semua sistem yang ada kami ini," jelas Indra.

Kemudian ia juga menerangkan situs DPR dikelola oleh sekretariat DPR bekerja sama dengan BSSN dan Polri. Keputusan untuk mematikan server situs DPR telah berkonsultasi dengan lembaga-lembaga yang berkompeten.

"Jadi memang apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar, beberapa kali kami harus mengambil tindakan untuk mematikan karena banyak sekali hacker-hacker itu yang mencoba untuk masuk dan menerobos sistem yang ada di kita," terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Sari Yuliati mengusulkan untuk dianggarkan anggaran khusus perlindungan situs DPR. Karena rentan menjadi sasaran hacker.

"Jadi memang hal-hal seperti itu butuh anggaran untuk selalu meningkatkan teknologi. Karena yang hackersnya juga kan makin hari makin canggih. Nah kita juga untuk bertahannya juga makin hari harus makin canggih. Ya memang benar, solusinya ada di anggaran juga," tukasnya.sinpo

Editor: Sri Utami Setia Ningrum
Komentar: