Pemerintah Diminta Ikuti Ikuti Kebijakan Pelaksanaan Haji yang Baru

BeritaNasional.com -  Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk segera menyesuaikan jadwal dan kebijakan baru pelaksanaan ibadah haji 2026. Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf mengatakan permintaan dari pemerintah Arab tersebut karena kebijakan dan jadwal baru yang mengatur tentang tahapan haji.

"Pemerintah Arab Saudi meminta agar seluruh pemangku kepentingan di Indonesia menyesuaikan diri dengan jadwal baru dan mematuhi tahapan yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dengan adanya permintaan itu BP Haji terus berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026, termasuk menyesuaikan kebijakan baru hingga timeline teknis yang harus dipatuhi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menghindari kendala dan menyempurnakan pelayanan haji 2026.

"Sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi, Agustus nanti sudah mulai berkontrak," ujarnya.

Menurutnya  dengan akan disahkannya penyelenggaraan haji oleh BP Haji, lembaga setingkat kementerian tersebut berkomitmen penuh dan menaruh perhatian serius terhadap kualitas layanan jamaah haji musim 1447 Hijriah.

Saat ini BP Haji terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji, sehingga bisa melanjutkannya pada proses persiapan penyelenggaraan haji musim berikutnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke Ranah Minang, Gus Irfan berharap perguruan tinggi di Indonesia mengambil peran penting serta berkontribusi dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 2026.

"BP Haji sangat berharap adanya peran dan kontribusi perguruan tinggi dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji yang mulai diselenggarakan BP Haji pada 2026," ucapnya.

Melansir Antara, Rabu (23/7/2025) BP Haji pernah menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan membahas pelaksanaan ibadah haji yang bisa berdampak kepada perekonomian masyarakat. Ke depannya, hal yang sama juga bisa dilakukan BP Haji dengan perguruan tinggi di Ranah Minang.

Kerja sama antara BP Haji dengan perguruan tinggi, misalnya bagaimana kampus mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), khususnya di bidang kuliner menyiapkan kebutuhan jamaah haji. Sebagai contoh, UMKM didorong memproduksi rendang ke Arab Saudi untuk kebutuhan jamaah haji.

"UMKM Sumbar bisa didorong untuk memproduksi rendang dikirim ke Arab Saudi. Sebab, selama ini yang dirasakan jamaah, lauknya rendang tapi rasa kari," tukasnya. (Antara)