Pramono Enggan Akui Kenaikan Angka Kemiskinan di Jakarta

BeritaNasional.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan adanya kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota pada Maret 2025. 

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin meningkat 0,14 persen dibandingkan September 2024, meski jika dibandingkan Maret tahun lalu, angka tersebut turun 0,02 persen.

Alih-alih menyoroti kenaikan dalam jangka pendek, Pramono memilih melihat tren tahunan (year-on-year) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan.

"Yang menjadi perhatian saya, terutama, terus terang dari semua indikator, sebenarnya yang kita mengalami kenaikan itu gini rasio. Jadi bukan orang miskinnya bertambah, tetapi memang orang kayanya tambah kaya di Jakarta ini," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Adapun data BPS menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran atau gini rasio di Jakarta meningkat pada periode yang sama.

Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Pada Maret 2025, distribusi pengeluaran untuk kelompok 40 persen terbawah mengalami penurunan sebesar 0,03 persen poin menjadi 16,12 persen dibandingkan September 2024.

Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, ketimpangan tersebut masih tergolong dalam kategori sedang.

BPS juga mencatat garis kemiskinan di Jakarta sebesar Rp852.768 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,9 orang, garis kemiskinan rumah tangga mencapai Rp 4.178.563 per bulan, turun 1,42 persen dibandingkan September 2024 yang sebesar Rp4.238.886.

Pramono menyebut ketimpangan ini sebagai fenomena pascapandemi Covid-19. Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

"Bantalan untuk masyarakat tidak mampu itu terus-menerus kami lakukan. Kalau dilihat yang dibagi, baik itu Kartu Jakarta Bintar, Jakarta Sehat, lansia, difabel. Enggak ada lah yang seperti Jakarta," ucapnya.