PDIP soal Peluang Gabung Pemerintahan: Itu Hak Prerogatif Presiden Prabowo

BeritaNasional.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara peluang PDIP bergabung dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. 

Sehingga, kata dia, keputusan ada di tangan Presiden Prabowo apakah ingin mengajak PDIP bergabung ke pemerintahan.

"Harus saya katakan bahwa soal bergabung dengan pemerintahan itu adalah hak prerogatif presiden dan kita harus menghormati hak prerogatif presiden," ujar Andreas kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Sementara itu, PDIP saat ini menegaskan posisinya berada di luar pemerintahan. PDIP tidak menjadi oposisi, melainkan sebagai partai penyeimbang.

"Secara tegas dan jelas, Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri sudah menyampaikan bahwa PDI Perjuangan adalah partai penyeimbang," ujar Andreas.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang. Sikap politik PDIP itu disampaikan dalam pidato penutupan Kongres VI di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025).

Megawati mengatakan, PDIP tidak memposisikan sebagai partai oposisi pemerintah. PDIP juga tidak membangun koalisi dengan pemerintah.

"PDI Perjuangan tidak memposisikan sebagai oposisi. Dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan," ujarnya.

"Kita adalah partai ideologis yang berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang," tegas Presiden kelima RI ini.

Meski begitu, Megawati mengatakan, PDIP siap mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat.

"Demi menjaga arah pembangunan nasional, tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak. Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat," ujarnya.