Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp 1.333 Triliun untuk Warga Miskin pada 2025

BeritaNasional.com - Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp 1.333 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Jumlah ini merupakan anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) yang langsung dinikmati oleh masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025 di Jakarta pada Rabu (13/8/2025).

"Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini," kata Sri Mulyani yang dikutip dari Antaranews pada Rabu.

Sri Mulyani memerinci bahwa anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) sembako, akses pembiayaan bagi UMKM, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga dukungan untuk ketahanan pangan dan energi.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa anggaran belanja pemerintah pusat yang langsung diterima oleh masyarakat pada tahun 2026 akan lebih besar dari tahun ini. "Dua hari lagi Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan untuk tahun depan, dan angkanya akan lebih besar lagi," ujarnya.

Realisasi Belanja Negara Mencapai Rp 1.407,1 Triliun

Sebagai informasi, realisasi belanja negara hingga semester I 2025 telah mencapai Rp 1.407,1 triliun atau 38,8 persen dari total target APBN 2025. 

Jumlah ini terdiri dari BPP sebesar Rp 1.006,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 400,6 triliun.

Belanja negara ini tumbuh 0,6 persen secara tahunan, menunjukkan upaya pemerintah untuk menjalankan kebijakan countercyclical di tengah dinamika global. 

Belanja tersebut difokuskan untuk mendukung target pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi daerah, serta program makan bergizi gratis (MBG), pemberdayaan desa, dan UMKM.

Untuk Rancangan APBN 2026, pemerintah dan DPR menetapkan belanja negara dipatok di rentang 14,19-14,83 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).