Legislator Ini Usul Ada Gerbong Khusus Merokok di Kereta Jarak Jauh: Bus Saja Bisa

BeritaNasional.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, mengusulkan adanya gerbong khusus untuk merokok di kereta jarak jauh. Usulan tersebut disampaikan kepada pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Nasim menjelaskan bahwa usulan ini merupakan aspirasi masyarakat. Menurutnya, kehadiran gerbong khusus merokok berpotensi memberikan nilai tambah secara bisnis.

“Ini bisa menjadi solusi bagi penumpang yang merasa bosan selama perjalanan jarak jauh yang bisa memakan waktu berjam-jam. Di bus saja ada tempat merokok. Di kereta seharusnya juga bisa,” ujarnya dalam keterangannya.

Dalam kesempatan tersebut, Nasim juga menyoroti kinerja keuangan PT KAI pada semester I 2025 yang mencatatkan laba sebesar Rp1,18 triliun. Namun di sisi lain, proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh masih mengalami kerugian hampir Rp1 triliun.

“PT KAI perlu menjelaskan strategi untuk menyeimbangkan pencapaian laba dengan beban finansial dari proyek strategis yang masih merugi. Jangan sampai keuntungan dari bisnis inti tergerus untuk menutup kerugian proyek yang belum efisien,” kata Nasim.

Selain aspek finansial, Nasim juga mengangkat isu keselamatan dan kenyamanan publik. Ia menyoroti beberapa insiden anjloknya kereta serta gangguan operasional KRL di wilayah Jabodetabek. Menurutnya, masyarakat menuntut PT KAI agar lebih serius dalam memperbaiki sistem keselamatan, perawatan jalur, dan kualitas armada.

Terkait rencana kerja ke depan, Nasim Khan mengapresiasi langkah PT KAI yang memperkenalkan konsep kereta khusus bagi petani dan pedagang. Namun, ia mengingatkan agar proyek tersebut memiliki roadmap yang jelas dan tidak hanya terfokus di Jawa Timur. Menurutnya, perlu ada rencana ekspansi secara nasional agar manfaatnya dirasakan lebih luas.

Nasim juga menyinggung upaya modernisasi armada dengan hadirnya KRL baru seri SFC120-V dan IE305. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan perencanaan yang terukur.

“Kami ingin mendapat penjelasan detail terkait roadmap pengadaan KRL baru 2025–2026, termasuk target penggantian armada tua di Jabodetabek,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integrasi transportasi publik secara nasional. PT KAI, menurutnya, harus memastikan bahwa seluruh pengembangan dan roadmap mendukung integrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT, LRT, BRT, maupun Damri, sesuai visi pemerintah dalam mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi.

Dari sisi tata kelola perusahaan, Nasim berharap kepemimpinan direksi baru PT KAI dapat membawa perubahan signifikan. Ia menekankan bahwa prioritas transformasi harus difokuskan pada digitalisasi layanan, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Selain itu, mekanisme pengawasan internal harus diperkuat agar bebas dari praktik korupsi, kebocoran tiket, dan pungutan liar,” tegas Nasim.