Kepala BP Haji Respons Peluang Jadi Menteri Haji dan Umrah: Manut Saja

BeritaNasional.com - Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf menanggapi peluang memimpin Kementerian Haji dan Umrah. Ia menyerahkan keputusan ini kepada Presiden Prabowo Subianto terkait siapa yang menjadi menteri haji dan umrah.

Diketahui, UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah baru telah disahkan. BP Haji akan berubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

"Itu terserah Bapak Presiden kita, apakah siapa yang akan jadi pemimpin di Kementerian Haji yang baru ini terserah kepada beliau," ujar Irfan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Irfan mengatakan dirinya siap jika dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memimpin Kementerian Haji dan Umrah.

"Kami sebagai pelaksanaannya manut saja, ditugaskan siap, tidak ditugaskan siap. Itu memang prinsip kami," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama menteri agama, kepala BPH, dan kepala BPKH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2025). 

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan rapat ini terakhir kali pembahasan haji menggunakan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang lama. Rapat kali ini membahas laporan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Pada kesempatan ini, Marwan menyapa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf terakhir kalinya sebagai kepala badan. Sebab, lembaga yang dipimpin Irfan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Otomatis Kepala BP Haji pun menjadi menteri.

"Dan, tentu nanti Gus Irfan ya tidak lagi kepala badan, menjadi menteri," kata Marwan membuka rapat.