Idrus Marham: Publik Berhak Tahu Siapa Dalang Demo di DPR

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mendesak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono, untuk segera mengungkap siapa dalang di balik kericuhan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Kericuhan itu menelan korban jiwa, salah satunya seorang pengemudi ojek online (ojol).

Menurut Idrus, pernyataan Hendropriyono yang mengindikasikan adanya aktor pengendali dari luar negeri dengan segala jaringannya di Indonesia, tidak boleh berhenti sebagai isu, melainkan harus ditindaklanjuti secara terang-benderang.

“Kalau Pak Hendro bilang ada dalang, baik luar maupun dalam negeri, ya sebaiknya disampaikan ke publik siapa orangnya. Jangan dibiarkan masyarakat berspekulasi. Apalagi sudah ada korban jiwa. Ini menyangkut kepentingan bangsa,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/8/2025).

Sebelumnya, Hendropriyono menyatakan bahwa kericuhan di DPR bukan sekadar aksi spontan massa, melainkan ada kendali aktor non-negara (non-state actor) dari luar negeri. Ia menyebut kelompok itu memiliki pengaruh kuat dalam memengaruhi kebijakan negara melalui “kaki-tangan” mereka di Indonesia.

Pernyataan itulah yang kemudian ditanggapi serius oleh Idrus. Menurutnya, dalam situasi sosial-politik yang rawan, ketidakjelasan justru bisa menimbulkan keresahan baru.

“Kalau ada aktor asing yang ikut campur, publik berhak tahu. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal kedaulatan bangsa. Jangan sampai publik dibiarkan bingung atau saling curiga di antara kita sendiri,” ujarnya.

Idrus juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi upaya adu domba, baik oleh aktor eksternal maupun internal. Ia menilai, solidaritas kebangsaan harus diperkuat di tengah gejolak politik dan aksi jalanan yang kerap mengatasnamakan kepentingan rakyat.

“Kita sesama anak bangsa, jangan mau diadu-domba. Identifikasi masalah harus jernih, bukan berdasarkan emosi sesaat. Jangan sampai ada pihak yang menunggangi ketidakpuasan rakyat lalu menimbulkan korban jiwa,” tutur Idrus.

Menurut dia, protes publik sering kali muncul bukan hanya ketika pemerintah abai, tetapi justru ketika pemerintah sedang melakukan perbaikan.

“Banyak reformasi dan kebijakan korektif itu dilawan dengan resistensi. Ini situasi klasik yang sering bikin pemerintah serba salah. Presiden Prabowo juga sering menyitir soal ini. Kita harus bijak melihatnya,” imbuhnya.

Lebih jauh, Idrus mengaitkan dinamika ini dengan teori sosial yang kerap disebut Scapegoat Theory atau teori kambing hitam. Dalam konteks politik, pemerintah sering kali menjadi sasaran utama kemarahan publik, meski akar masalah sebenarnya lebih kompleks.

“Fenomena scapegoating itu nyata. Pemerintah dijadikan kambing hitam atas semua masalah, padahal kadang ada pihak lain yang justru bermain di belakang. Inilah kenapa penting bagi Pak Hendro untuk mengungkap siapa sebenarnya dalang yang dimaksud. Kalau tidak, teori itu hanya jadi bahan debat tanpa arah,” tegasnya.

Idrus menyampaikan, Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia  mendorong ”aparat keamanan dan penegak hukum untuk proaktif menelusuri jejak para pengendali kericuhan. Transparansi diperlukan agar tidak terjadi spekulasi politik yang bisa memecah belah masyarakat.

Di akhir keterangannya, Idrus kembali menjelaskan penegasan Bung Bahlil bahwa tragedi yang menewaskan seorang pengemudi ojol harus menjadi momentum evaluasi. Negara, kata Bahlil, tidak boleh kalah oleh provokasi ataupun operasi politik terselubung.

“Korban yang jatuh harus membuka mata kita semua, betapa seriusnya dampak provokasi. Kita jangan sampai mengulang kesalahan dengan saling curiga. Yang penting sekarang, kebenaran diungkap, pelaku diadili, dan publik mendapatkan kepastian,” tutup Idrus.