Idrus Marham Tegaskan MBG Harus Jalan Terus, Fokus Perbaiki Pengelolaan dan Pengawasan

BeritaNasional.com - Kasus keracunan massal yang muncul di sejumlah daerah usai distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ramai belakangan ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada gagasan MBG, melainkan tata laksana pelaksanaannya.

“Dari aspek filosofis, konstitusional, hingga target program, tidak ada masalah. Yang bermasalah ada pada pelaksanaannya,” ujar Idrus di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Menurutnya, keracunan yang terjadi harus menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan, bukan alasan untuk menghentikan program.

Idrus menekankan pentingnya memperhatikan aspek keamanan pangan (food safety) dan kualitas gizi dalam setiap tahapan MBG.

Ia menyebut ada tiga tahapan yang mutlak diperhatikan agar makanan sehat sampai ke penerima. Pertama bahan baku  kualitas harus terjamin sejak awal, karena sedikit saja tercemar bisa merusak kandungan gizi.

Kedua, proses pengolahan manajemen dapur tidak boleh asal-asalan meski melayani dalam jumlah besar. Ketiga, distribusi pengemasan dan pengiriman harus sesuai standar kesehatan agar makanan tetap aman hingga ke tangan siswa.

“Ketiga tahap ini masing-masing berkontribusi 100 persen. Satu titik saja kelalaian bisa mengubah makanan bergizi jadi racun. Dalam MBG, jangan pernah toleran pada ‘nila yang setitik’,” tegas Idrus.

Idrus juga menyampaikan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sejak awal menegaskan komitmen partai untuk berada di garda terdepan dalam mendukung MBG. Program ini, kata Idrus, bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga upaya membentuk generasi unggul Indonesia secara berkeadilan dan merata menuju Indonesia Emas 2045.

Sejak peluncuran awal 2025, pemerintah mencatat sejumlah kasus keracunan di beberapa daerah, termasuk di Bandung Barat, di mana belasan hingga puluhan siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap paket MBG. Data resmi jumlah korban masih diperbarui oleh Kementerian Kesehatan dan instansi terkait.

Alih-alih dihentikan, Idrus menekankan perlunya evaluasi mendalam, perbaikan regulasi, serta penguatan pengawasan agar program tetap berjalan efektif.

"MBG bisa menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan UMKM, koperasi, dan lembaga desa dalam pengelolaan makanan bergizi untuk anak sekolah," tukasnya.