Pemerintah Minta PPP Berdamai Agar Memudahkan Pendaftaran Administrasi

BeritaNasional.com -  Pemerintah meminta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu lagi agar memudahkan pencatatan administrasi di Kementerian Hukum. Saat ini terjadi dualisme dua kubu yang saling mengklaim sebagai Ketua Umum, yaitu Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo menyampaikan harapan agar PPP bisa mengakhiri dualisme tersebut. Ia pun belum mengetahui kubu mana yang sudah mengajukan pendaftaran kepengurusan.

"Ya kita berharap, walaupun informasi dari media terjadi dualisme, supaya ada kompromi diantara mereka, persatuan. Sesuai dengan namanya, persatuan, harus bisa menyatukan," ujar Widodo di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (1/10/2025).

"Sehingga nanti pada saatnya ke pemerintah untuk pencatatan administrasinya, lebih mudah," sambungnya.

Kementerian Hukum, sambungnya akan memeriksa kelengkapan dokumen jika sudah ada kubu yang mengajukan pendaftaran. Kementerian Hukum juga akan mendasari pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

"Ya nanti kita ikuti aturannya dulu, AD/ART-nya internal partainya," kata dia.

PPP kembali berkisruh dan terpecah setelah Muktamar X. Dua kubu saling klaim sebagai ketua umum yang sah. Kubu pertama yakni kubu Muhamad Mardiono dan juga Agus Suparmanto.