Trump Beri Hamas 'Kesempatan Terakhir' untuk Terima Proposal Gencatan Senjata

BeritaNasional.com - Presiden Donald Trump menyatakan bahwa ia memberi Hamas waktu hingga pukul 6 sore hari Minggu untuk merespons proposal gencatan senjata yang ditawarkan pemerintahannya minggu ini, sebagai upaya mengakhiri perang di Gaza.

"Jika kesepakatan kesempatan terakhir ini tidak tercapai, semua neraka seperti yang belum pernah dilihat sebelumnya, akan terjadi terhadap Hamas," tulis Trump pada Jumat dalam sebuah posting panjang di Truth Social sebagaimana dilansir dari NBC News, Sabtu (4/10/2025)

Trump sebelumnya menyampaikan bahwa Hamas memiliki waktu tiga hingga empat hari untuk menanggapi rencana tersebut, yang mendapat dukungan dari Israel. Qatar, yang selama ini memfasilitasi upaya perdamaian, mengonfirmasi bahwa rencana tersebut telah disampaikan kepada delegasi Hamas pada Senin malam oleh pejabat Qatar dan Mesir.

Presiden Trump juga mengklaim bahwa 25.000 anggota Hamas telah tewas setelah serangan teroris kelompok militan tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Ia mengisyaratkan akan “memberikan keputusan” mengenai kemungkinan penghancuran lebih lanjut terhadap kelompok tersebut, meskipun pasukan AS tidak berada di Gaza.

"Sebagian besar sisanya terkepung dan terperangkap secara militer, hanya menunggu saya memberi perintah, 'pergi,' agar nyawa mereka segera direnggut. Sedangkan sisanya, kami tahu di mana dan siapa kalian, dan kalian akan diburu dan dibunuh. Saya meminta agar semua warga Palestina yang tidak bersalah segera meninggalkan daerah yang berpotensi menimbulkan kematian besar ini dan menuju wilayah Gaza yang lebih aman," ujarnya.

Trump menegaskan bahwa Hamas akan diberikan "satu kesempatan terakhir!"

Proposal perdamaian berisi 20 poin itu diluncurkan Trump pada Senin lalu saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkunjung ke Gedung Putih. Beberapa poin penting rencana tersebut mencakup pembebasan serentak seluruh 48 sandera yang masih hidup maupun yang telah meninggal di Gaza, kewajiban Hamas menonaktifkan persenjataan mereka, penarikan pasukan Israel secara bertahap, masuknya bantuan kemanusiaan, serta pembentukan otoritas pemerintahan sipil bagi warga Palestina. Sejumlah negara di kawasan, termasuk Qatar, Mesir, dan Turki, turut menawarkan dukungan terhadap proposal tersebut.