KPK Siap Tindaklanjuti Permintaan Menteri Haji Telusuri LHKPN Calon Pejabat Baru

BeritaNasional.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapannya menindaklanjuti permintaan Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf untuk menelusuri sekitar 200 nama calon pejabat yang akan mengisi jabatan strategis di kementerian barunya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, mengapresiasi langkah yang diambil Irfan Yusuf tersebut. Menurutnya, hal itu mencerminkan komitmen kuat terhadap transparansi dan integritas dalam proses seleksi pejabat publik.

Budi menjelaskan, lembaganya akan menilai komitmen para calon pejabat itu melalui kepatuhan mereka terhadap pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

“Untuk melihat komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mengecek kepatuhan dalam pelaporan LHKPN jika sebelumnya merupakan penyelenggara negara atau wajib lapor LHKPN,” ujar Budi kepada wartawan via WhatsApp, Senin (6/10/2025).

Sementara itu Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menegaskan, pelibatan KPK dalam penelusuran calon pejabat merupakan langkah penting untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji serta penyelenggaraan umrah.

"Tentu kami juga menyerahkan beberapa nama calon pejabat yang akan bergabung dengan Kementerian Haji untuk di-tracking supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari di Kementerian Haji," tuturnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar nama yang diserahkan ke KPK berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal dan telah melalui proses seleksi internal sebelum masuk ke tahap verifikasi akhir.

"Kita mengadakan memeriksa beliau mereka- mereka termasuk, apa namanya, integritas mereka dan setelah kita dianggap lolos, kita serahkan ke KPK untuk di-tracking dengan track record mereka," kata dia.

Namun, Irfan menegaskan daftar sekitar 200 nama itu tidak mencakup posisi eselon tertinggi seperti Direktur Jenderal (Dirjen). 

Ia menyebut, rekrutmen calon pejabat tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari internal badan haji hingga akademisi.

"Dirjen-dirjen tidak, dirjen tidak. Kita ambilkan dari internal kita Badan Penyelenggara Haji dan ada satu yang dari kampus perguruan tinggi," ucapnya.