Menkeu Purbaya Kaji Proposal Sebelum Putuskan Bangun Ponpes Al Khoziny Pakai APBN

BeritaNasional.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan perlu mengkaji proposalnya terlebih dahulu, sebelum mengambil keputusan soal usulan pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi sejauh ini, Purbaya mengaku belum menerima proposal tersebut.

“Saya enggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” kata Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Purbaya sebelumnya menyampaikan akan melihat usulan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan APBN. Namun setelah itu, Purbaya mengaku menerima pesan untuk tidak mengabulkan usulan tersebut karena khawatir lembaga pendidikan lain iri.

“Jangan, katanya. Nanti yang lain iri,” ujar Purbaya menirukan isi pesan yang ia terima tanpa menyebutkan nama pengirimnya.

Meski begitu, Purbaya menyatakan, akan tetap mengkaji secara detail usulan itu setelah ia menerima proposalnya.

“Saya enggak tahu bagaimana yang terbaik. Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” ucap Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyatakan pemerintah perlu membantu pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk dengan menggunakan APBN. Menurutnya, penggunaan anggaran negara dalam hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajar mengajar.

Adapun terkait adanya opini yang menyebutkan pemerintah harus mendahulukan aspek penegakan hukum karena adanya dugaan kelalaian pihak tertentu, Menko PM mendorong upaya penyelesaian hal tersebut sembari meneruskan proses untuk membantu santri-santri yang menjadi korban.

"Anak-anak kita itu adalah generasi muda kita. Nah soal ada yang salah, kelalaian, itu proses yang lain yang silakan dilanjutkan, tapi bahwa ada fakta generasi-generasi kita sedang mengikuti pembelajaran yang harus terlindungi, itu makna kehadiran negara," ujarnya menegaskan.

Di samping itu, Menko PM menjelaskan penggunaan APBN dalam hal ini dibutuhkan agar proses penanganan menjadi lebih cepat.

Dia pun menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap pesantren di tanah air yang telah menjadi elemen penting dari masyarakat bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka.

Sumber: Antara