KAMMI Apresiasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

BeritaNasional.com - Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) memberikan apresiasi atas kinerja setahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai sudah mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Salah satu yang disorot adalah keberhasilan pemulihan kerugian negara dari kasus korupsi di sektor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya yang mencapai angka fantastis, Rp13,255 triliun.

Ketua Umum PP KAMMI Ahmad Jundi KH menyatakan bahwa capaian ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam menjaga aset negara dan memberantas korupsi di sektor strategis. 

Ia meyakini, langkah ini berpeluang besar untuk mendorong perbaikan fiskal dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

"Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan ada iktikad baik dari negara ke arah lebih baik. Namun, hal ini harus ditingkatkan dan dievaluasi agar menjadi lebih baik," ujar Jundi melalui keterangan persnya pada Selasa (21/10/2025).

Selain itu, PP KAMMI juga menyoroti sejumlah persoalan penting, terutama terkait program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari sisi positif, KAMMI mengakui bahwa program MBG telah berhasil membuka lapangan pekerjaan sebesar 290 ribu per Agustus 2025 dan melibatkan 1 juta UMKM di seluruh Indonesia.

Namun, PP KAMMI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap teknis pelaksanaan program tersebut menyusul meningkatnya kasus keracunan massal.

Berdasarkan data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat sebanyak 13.168 anak mengalami keracunan akibat makanan MBG sejak September hingga 19 Oktober 2025.

"MBG bisa jadi backbone pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi, wajib dilakukan evaluasi terhadap teknis pelaksanaannya," tegas Jundi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tujuan utama MBG adalah memperbaiki gizi anak dan menurunkan angka stunting. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan pelaksanaannya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting tertinggi, mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Selain program MBG, sorotan juga diarahkan kepada kinerja sejumlah kementerian di Kabinet Merah Putih. Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Arsandi, meminta Presiden Prabowo untuk bersikap tegas terhadap menteri-menteri yang dinilai berkinerja buruk.

Arsandi merujuk pada hasil survei kepuasan publik dari berbagai lembaga riset, salah satunya Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang menyoroti kinerja dua menteri, Kepala BGN Dadan Hindayana dan Menteri HAM Natalius Pigai.