KPK dan Kejagung Telusuri Dugaan Manipulasi Kuota Daging

BeritaNasional.com - Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan, Dendi Budiman, menyoroti dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengaturan kuota impor daging sapi beku. Ia menyebut perlunya penyelidikan menyeluruh agar distribusi dan kebijakan impor berjalan secara transparan dan adil bagi semua pelaku usaha.

Dendi mengungkapkan adanya informasi mengenai pertemuan sejumlah pelaku usaha di Purwokerto, Jawa Tengah, pada awal Oktober lalu. Pertemuan tersebut diduga membahas mekanisme distribusi daging sapi beku dan keterkaitannya dengan alur pasokan impor.

Menurut Dendi, sebagian peserta rapat mengaku menerima pesan agar mengikuti pola distribusi dari PT SNJ agar tidak kesulitan memperoleh kuota impor di periode berikutnya.

“Pesan semacam itu tentu menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keterbukaan dan persaingan yang sehat di sektor ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir harga daging sapi beku impor mengalami peningkatan di sejumlah daerah. Dendi menilai, perlu kajian mendalam untuk memastikan apakah kenaikan tersebut murni karena faktor global atau ada pengaruh dari pola distribusi yang tidak seimbang.

“Pelaku usaha kecil seharusnya tidak tertekan atau kehilangan akses hanya karena kebijakan distribusi yang tidak transparan. Kami mendorong agar semua pihak, termasuk lembaga penegak hukum, dapat menelusuri persoalan ini secara objektif,” imbuhnya.

Dendi berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, khususnya bidang intelijen, dapat menelaah lebih lanjut dugaan adanya praktik kolusi dalam penetapan kuota impor daging sapi beku.

“Langkah penelusuran ini penting agar tidak muncul persepsi negatif di masyarakat terhadap kebijakan yang seharusnya berpihak pada stabilitas harga dan keterjangkauan pangan,” katanya.

PT SNJ, yang selama ini dikenal sebagai salah satu distributor besar daging sapi beku nasional, turut disebut dalam berbagai informasi di lapangan. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait isu yang berkembang.

Dendi menekankan, apa pun hasil penelusuran nantinya, pemerintah perlu memastikan agar tata niaga daging sapi beku berjalan secara sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.