Di G20, Gibran Angkat QRIS sebagai Contoh Reformasi Keuangan yang Inklusif

BeritaNasional.com - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan penting reformasi sistem pembiayaan internasional agar lebih inklusif dan berpihak pada negara berkembang. Gibran mencontohkan sistem pembayaran QRIS yang telah diadopsi di sejumlah negara di Asia.

Hal itu disampaikan Gibran saat menghadiri hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025) waktu setempat.

Dalam kesempatan ini, Indonesia menelan tanpa perubahan mendasar pada arsitektur keuangan global, negara berkembang akan menghadapi tekanan fiskal yang menghambat ruang pembangunan jangka panjang.

Gibran mendorong pembiayaan yang lebih adil melalui penghapusan utang, blended finance dan dukungan transisi hijau. Akses pembiayaan setara diprediksi dapat menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.

"Wakil Presiden menegaskan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan untuk transisi hijau," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers pada Minggu (23/11/2025).

QRIS menjadi contoh solusi digital sederhana yang telah diadopsi negara-negara Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Karena itu Indonesia menekankan pentingnya inovasi digital yang murah, inklusif, dan berdampak luas. QRIS dipaparkan sebagai contoh nyata solusi digital sederhana yang sukses diadopsi berbagai negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan. 

QRIS, sambung Airlangga, dinilai dapat menjadi rujukan global untuk mempercepat integrasi sistem pembayaran lintas negara.

"Beliau juga menyoroti keberhasilan solusi digital sederhana seperti QR yang telah diadopsi berbagai negara Asia, serta mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan," ujar Airlangga.

Indonesia menegaskan bahwa reformasi keuangan global harus berjalan paralel dengan tata kelola teknologi yang lebih inklusif. Karena itu, Indonesia mendorong G20 memulai dialog mengenai economy of intelligence dan kerangka tata kelola kecerdasan buatan, mengingat AI semakin memengaruhi arsitektur ekonomi dan sistem keuangan global.