Di KTT G20, Indonesia Tegaskan Ikut Berperan dalam Kebijakan Ekonomi Global

BeritaNasional.com - Di bawah kepemimpinan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai kekuatan strategis yang tidak hanya memperjuangkan kepentingan negara berkembang (Global South) tetapi juga sebagai mitra aktif negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia.

Penegasan ini mencuat dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, di mana negara-negara Global South kini menunjukkan peran yang semakin sentral, bergeser dari sekadar pengamat menjadi pihak yang turut mengarahkan kebijakan ekonomi global, atau disebut 'Co-Drivers'.

Menutup Rangkaian Kepemimpinan Global South

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha C. Nasir dalam konferensi pers daring menekankan bahwa KTT G20 di Afrika Selatan ini sekaligus menutup rangkaian kepemimpinan G20 selama tiga tahun berturut-turut yang dipegang oleh negara berkembang: Indonesia (2022), India (2023), dan Afrika Selatan (2025). Rangkaian ini telah secara signifikan memperluas ruang pengaruh bagi kepentingan Global South.

Arrmanatha menyampaikan pandangan tersebut setelah memaparkan hasil pertemuan yang berlangsung pada Sabtu (22/11/2025) malam waktu setempat.

“Bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari global south. Dan ini dengan ini menunjukkan bahwa global south tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-drivers dan juga menjadi, paling bisa dilihat dari hasil leaders declaration,” ungkap Arrmanatha melalui siaran persnya pada Minggu (23/11/2025).

Hasil KTT G20 Sarat Kepentingan Negara Berkembang

Menurut Arrmanatha, Leaders Declaration yang disepakati dalam KTT G20 kali ini sarat dengan kepentingan negara berkembang. Dokumen tersebut dinilai lebih panjang dan substansinya lebih mendalam, mencakup berbagai isu prioritas bagi negara-negara Global South.

Isu-isu yang menjadi perhatian utama meliputi tekanan utang yang dialami mayoritas negara berkembang akibat ketidakpastian global dan kenaikan suku bunga, serta kebutuhan pembiayaan pascapandemi COVID-19. Global South secara kolektif menuntut adanya mekanisme keuangan global yang lebih adil dan inklusif.

“Yang disepakati yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang seperti halnya terkait dengan penanganan hutang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial system, itu juga menjadi perhatian,” jelasnya.

Evaluasi Menyeluruh G20 Dua Dekade Terakhir

Perubahan penting lainnya yang diusung oleh G20 adalah dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap peran forum ini selama dua dekade terakhir, sejak krisis ekonomi global 2008.

Indonesia memandang refleksi ini sangat penting untuk memastikan G20 tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks di masa depan.

“Selanjutnya juga yang menjadi penting disini bahwa salah satu langkah yang akan diambil oleh ketua oleh Presiden G20 dalam beberapa review terhadap para G20 dalam 20 tahun terakhir jadi G20 planning advocacy,” jelas Wamenlu.

Evaluasi ini tidak hanya meninjau keberhasilan, tetapi juga mengidentifikasi kendala yang menghambat implementasi agenda strategis.

“Nah ini disini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 dalam 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu global. selanjutnya untuk mengikuti arah G20 ke depan,” pungkas Arrmanatha.