1.009 Sekolah Rusak Berat, Kemendikdasmen Didesak Bangun Sekolah Darurat di Sumatera

BeritaNasional.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) didesak untuk segera menyediakan sekolah darurat bagi para siswa yang terdampak bencana di Sumatera. Pasalnya, 1.009 sekolah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar) mengalami kerusakan berat.

"Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana," kata Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025)

Fiqri pun mengingatkan, pendirian sekolah darurat itu juga harus diikuti dengan langkah memperhatikan kondisi psikologis para peserta didik.

"Dengan catatan, sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya penyembuhan trauma," ujarnya.

Untuk memaksimalkan pemulihan psikologis siswa, Fikri menyarankan agar Kemendikdasmen menempuh pendekatan lintas sektoral yang terintegrasi, seperti menggandeng Kementerian Sosial (Kemensos) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), untuk menerapkan metode penyembuhan trauma yang efektif. Salah satunya, melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah-sekolah darurat.

Sebagai alternatif metode pembelajaran di tengah keterbatasan infrastruktur, Fikri juga menyarankan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun mengingat jaringan internet dan fasilitas penunjang di lokasi bencana berkemungkinan besar lumpuh, pemerintah perlu proaktif menyediakan modul fisik yang relevan bagi siswa.

“PJJ ini bisa menjadi solusi sementara, mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” terangnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX Jawa Tengah itu pun mendesak Kemendikdasmen untuk segera mengambil langkah darurat guna memastikan hak pendidikan anak-anak di Aceh, Sumut, dan Sumbar itu tetap terpenuhi. Sekaligus memprioritaskan pemulihan fasilitas pendidikan dalam penanganan pasca-bencana.

Menurutnya, menyelamatkan tempat belajar sama artinya dengan menyelamatkan kelangsungan masa depan generasi muda yang terdampak musibah.

“Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Meskipun begitu Fikri menyadari revitalisasi ribuan sekolah yang rusak membutuhkan biaya yang sangat besar dan tidak mungkin sepenuhnya terakomodasi oleh anggaran reguler Kemendikdasmen. Karenanya, ia mendorong kementerian terkait untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengakses dana on call atau Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanggulangan bencana.

“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran re-calling bencana,” jelas Fikri.

Selain masalah pendanaan, Fikri juga menyoroti pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan tiga pemerintah daerah terdampak, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.