Status Tanah KCJB di Jakarta Timur Diselidiki

BeritaNasional.com -  Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) masih berjalan.

Menurutnya, KPK belum dapat mengungkap detail materi perkara terkait status tanah di kawasan Halim Perdanakusumah Jakarta Timur yang diketahui merupakan area milik TNI AU.

“Kasus kereta cepat masih dalam tahap proses penyelidikan. Ya rekan-rekan tahu kalau masih dalam tahap proses penyelidikan pastinya tidak akan bisa banyak yang dapat saya sampaikan,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan, dikutip Kamis (4/12/2025).

Penyelidik masih melakukan serangkaian klarifikasi kepada berbagai pihak. Ia menekankan persoalan tanah yang menjadi perhatian publik tidak hanya mengacu pada satu titik.

“Tanah ini posisinya tentu ada di beberapa tempat, bukan hanya di satu tempat saja. Ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang di Halim lokasinya adalah milik TNI AU atau bukan. Ini belum pasti,” jelasnya.

KPK saat ini memetakan berbagai area yang dilalui jalur KCJB dan mengelompokkan lokasi-lokasi besar yang relevan dengan temuan awal para penyelidik.

“Kita lebih mendalami kepada lokasi-lokasi yang di sepanjang rute rel kereta itu, karena banyak itu ya. Kemudian dikelompokkan rutenya itu, lokasinya itu yang besar-besar terutama,” kata Setyo.

Meski banyak isu bermunculan terkait potensi pelanggaran pada pembebasan lahan proyek strategis nasional tersebut, pihaknya belum dapat membuka substansi yang tengah diperiksa.

“Sekali lagi ini masih tahap penyelidikan, tidak banyak yang bisa kami sampaikan,” tegasnya.

Sebelumnya Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan proses penyelidikan dugaan korupsi tersebut saat ini berfokus pada pengadaan lahan.

Hal itu disampaikan Budi saat  merespons dugaan perbedaan harga per kilometer seperti yang sebelumnya disinggung eks Menkopolhukam RI Mahfud MD.

Ia menerangkan penyelidik KPK sedang mendalami seluruh proses pengadaan lahan, termasuk kemungkinan adanya rekayasa yang menyebabkan harga lahan menjadi tidak wajar.

“Penyelidik masih fokus untuk menemukan peristiwa dugaan tindak pidananya. Di antaranya mendalami terkait dengan proses-proses pengadaan lahannya dari Jakarta sampai ke Bandung itu prosesnya seperti apa"

KPK akan mendalami kemungkinan terjadinya pengkondisian dan rekayasa yang membuat harga tanah di atas rel Whoosh menjadi tidak wajar.

Pria bekacamata ini kembali menegaskan fokus utama penyelidikan saat ini memang berada pada proses pengadaan lahan.

“Saat ini masih fokus di situ, di proses pengadaannya,” imbuhnya.

Ketika ditanya apakah KPK sudah menerima dokumen kontrak mega-proyek tersebut, Budi menjawab seluruh data dan dokumen relevan sedang dipelajari tim penyelidik.

“Secara detail kami belum bisa menyampaikan dokumen, data, informasi apa saja yang saat ini sedang dipelajari oleh tim,” ucapnya.

Ia memastikan penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan meminta keterangan berbagai pihak tetapi juga menelaah dokumen penting dari berbagai sumber.

Analisis tersebut menjadi dasar penyelidik untuk memastikan apakah terdapat peristiwa pidana dalam pengadaan lahan proyek kereta cepat.

“KPK juga akan mempelajari dan menganalisis dokumen, data, serta informasi lainnya yang bisa bersumber dari siapa saja yang tentunya relevan,” tandasnya.