700 Ribu Anak di Papua Tak Bersekolah, Komisi X: Negara Wajib Hadir Pastikan Pendidikan Layak

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons laporan 700 ribu anak di Papua tidak bersekolah. Isu tersebut dinilai sangat serius karena berkaitan dengan pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan.

"Informasi mengenai dugaan 700 ribu anak Papua yang tidak bersekolah ini tidak bisa dipandang enteng. Ini menyangkut tanggung jawab negara dalam memastikan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa," ujar Lalu dikutip dalam keterangannya, Jumat (19/12/2025).

Data tersebut juga perlu dicermati dan diverifikasi menyeluruh. Supaya tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil kebijakan.

Lalu mendorong proses verifikasi data dan perlu melibatkan berbagai pihak. Mulai dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pemerintah daerah, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Agar memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Validitas data menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," ujar Lalu.

Lalu mengatakan, masalah akses pendidikan di Papua menjadi fakta yang tidak bisa diabaikan. Negara wajib hadir memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak. Meski masih ada berbagai tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, distribusi guru sampai kondisi geografis yang menjadi hambatan utama.

"Negara wajib hadir untuk memastikan anak-anak Papua memperoleh layanan pendidikan yang layak, inklusif, dan berkeadilan," ujar Lalu.

Karena itu, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah agar menjadikan temuan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan afirmatif di sektor pendidikan Papua.

Langkah tersebut mencakup perbaikan distribusi guru, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tujuannya satu, agar hak pendidikan anak-anak Papua benar-benar terpenuhi secara nyata, bukan sekadar di atas kertas," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi terhadap laporan yang menyebut 700 ribu anak Papua tidak bersekolah. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap laporan itu disampaikan oleh Bupati Manokwari, Hermus Indou, dalam rapat terkait percepatan pembangunan Papua yang digelar di Istana, Jakarta, Selasa (16/12/2025).