Kaleidoskop 2025 KPK: 11 OTT Sepanjang 2025, Sasar Proyek Strategis dan Jual Beli Jabatan

BeritaNasional.com - Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi menampilkan pola operasi tangkap tangan (OTT) yang cenderung selektif, namun tetap konsisten membidik sektor-sektor rawan korupsi.

Pada semester I, intensitas OTT terbilang minim dengan keberhasilan dua operasi operasi senyap. Akan tetapi, situasi itu berubah setelah memasuki pertengahan tahun.

Satu hari usai konferensi pers capaian kinerja semester I yang dilakukan pimpinan lembaga antirasuah, KPK langsung kembali menggelar OTT.

Selama semester II, KPK berhasil melakukan 9 kali OTT. Lembaga antirasuah menempuh pendekatan lebih berhati-hati dengan penekanan pada kekuatan pembuktian dan kualitas perkara.

Secara keseluruhan, KPK membukukan 11 kali OTT sepanjang 2025. Operasi tersebut terkonsentrasi pada proyek infrastruktur, pengadaan barang jasa, serta pengelolaan strategis di daerah.

Berikut rangkaian OTT KPK sepanjang 2025:

15 Maret 2025

Perkara dugaan suap dan pengaturan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), termasuk permintaan fee proyek. Tersangka terdiri atas:

• Kepala Dinas PUPR OKU Nopriansyah

• Anggota DPRD OKU Ferlan Juliansyah

• Anggota DPRD OKU M. Fahrudin

• Anggota DPRD OKU Umi Hartati

• Pihak swasta M. Fauzi

• Pihak swasta Ahmad Sugeng Santoso

26–28 Juni 2025

Perkara dugaan suap proyek pembangunan serta peningkatan jalan Provinsi Sumatera Utara. Tersangka meliputi:

• Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting

• Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap PPK Rasuli Efendi Siregar

• PPK Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut Heliyanto

• Presiden Direktur PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi Siregar

• Direktur PT Rona Na Mora M. Rayhan Dulasmi Pilang

7 Agustus 2025

Perkara dugaan korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur. Tersangka antara lain:

• Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

• PIC Kementerian Kesehatan pembangunan RSUD Koltim Andi Lukman Hakim

• PPK proyek RSUD Kolaka Timur Ageng Dermanto

• Pegawai PT Pilar Cadas Putra Deddy Karnady

• Pihak swasta Arif Rahman

13 Agustus 2025

Perkara dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan produksi. Tersangka meliputi:

• Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady

• Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng Djunaidi

• Staf perizinan SB Grup Aditya

3 November 2025

Perkara dugaan suap serta gratifikasi terkait proyek strategis daerah di Provinsi Riau. Tersangka terdiri atas:

• Gubernur Riau Abdul Wahid

• Kepala Dinas PUPRPKPP Riau Muhammad Arief Setiawan

• Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau Ferry Yunanda

• Orang kepercayaan gubernur Tata Maulana

• Tenaga ahli pemerintahan Riau Dani M. Nursalam

7 November 2025

Perkara dugaan suap jual beli jabatan serta proyek RSUD Ponorogo. Tersangka meliputi:

• Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

• Sekda Ponorogo Agus Pramono

• Direktur RSUD dr. Harjono Yunus Mahatma

• Pihak swasta Sucipto

9–10 Desember 2025

Perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Tersangka terdiri atas:

• Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

• Adik Bupati Lampung Tengah Ranu Hari Prasetyo

• Anggota DPRD Lampung Tengah Riki Hendra Saputra

• Plt Kepala Bapenda Lampung Tengah Anton Wibowo

• Direktur PT Elkaka Putra Mandiri Mohamad Lukman Sjamsuri

18 Desember 2025

Pada momen kali ini, KPK langsung melakukan operasi tangkap tangan untuk tiga perkara di lokasi yang berbeda-beda. Di antaranya di Tangerang, Bekasi, dan Kalimantan Selatan.

OTT pertama terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. KPK mengamankan total sembilan orang. Di antara mereka terdapat oknum jaksa yang bekerja di lingkungan kejaksaan.

Saat ini, perkara tersebut sudah ditangani Kejaksaan Agung terkait dugaan pemerasan pada penanganan perkara ITE. Berikut daftar tersangkanya:

• Kepala Subbagian Daskrimti Kejati Banten Redy Zulkarnaen

• Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Herdian Malda Ksatria

• Kasi D Kejaksaan Tinggi Banten berinisial Rivaldo Valini

OTT kedua terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK mengamankan tiga orang tersangka dalam perkara suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, di antaranya:

• Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang

• Ayah dari Ade, HM Kunang

• Pihak swasta Sarjan

OTT Ketiga terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan terakait dugaan tindak pidana pemerasan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Berikut tersangkanya:

• Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU Albertinus Parlinggoman Napitupulu

• Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU Asis Budianto

• Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU Tri Taruna Fariadi

Rangkaian prestasi tersebut juga dibacakan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam konferensi pers kinerja akhir tahun lembaga antirasuah 2025.

Ia mengatakan KPK berhasil melakukan OTT 11 kali dan memproses hukum 118 tersangka serta memulihkan triliunan rupiah keuangan negara.

“Ada 11 penangkapan para terduga pelaku tindak pidana korupsi atau yang lazim dikenal di masyarakat (dengan) sebutan OTT yang KPK lakukan tahun ini," ujar Fitroh.

"Mengungkap praktik sistematis di sektor-sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak, seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga jual beli jabatan,” imbuhnya.

Fitroh menegaskan capaian bidang penindakan tersebut bukan sekadar angka. Ia menyebut setiap proses hukum perkara korupsi membuka jalan ke arah perbaikan sistem demi keadilan publik.

“Dari penindakan selama satu tahun ini, KPK menetapkan 118 tersangka, memproses ratusan perkara, dan memulihkan aset negara mencapai Rp1,53 triliun,” kata dia.

“Angka tersebut menjadi angka tertinggi di lima tahun terakhir ini,” tutup Fitroh.