Ternyata Sejumlah Partai Sudah Bahas Wacana Pilkada Lewat DPRD

BeritaNasional.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengungkap, wacana kepala daerah dipilih melalui DPRD sudah dibahas antara partai politik di DPR. Usulan tersebut sebelumnya didorong Partai Golkar, dan disambut oleh Presiden Prabowo Subianto juga didukung Partai Gerindra.

"Saya harus bicara dengan Ketua Umum partai saya, tetapi saya kira di antara teman-teman partai politik sudah ada pembicaraan terkait hal ini," kata Eddy kepada wartawan, dikutip Selasa (30/12/2025).

Eddy mengatakan, pembahasan wacana kepala daerah (pilkada) dipilih melalui DPRD dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi dan kualitas para pemimpin di daerah.

"Dan kami juga membahas ini dalam rangka untuk memperbaiki kembali lagi kualitas demokrasi dan kualitas pimpinan kita di daerah," ujarnya.

Eddy mengatakan, pilkada melalui DPRD juga tidak melanggar amanat konstitusi.

"Andaikata pun misalkan saja kemudian ada perubahan terhadap undang-undang pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, tentu bagi mereka yang merasa hal ini tidak konstitusional, ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra menyampaikan dukungan atas wacana pemilihan kepala daerah, mulai dari level gubernur hingga bupati/wali kota, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono menilai, mekanisme tersebut dapat membuka ruang efisiensi anggaran dan proses politik, sekaligus menekan beban biaya bagi para calon.

Sugiono menegaskan partainya berada pada posisi mendukung penerapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur,” ucap Sugiono dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Gerindra menilai, sistem tersebut berpotensi lebih efisien dibandingkan model pemilihan langsung. Menurutnya, efisiensi dapat terlihat sejak proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, kebutuhan anggaran, hingga ongkos politik.

Ia menyoroti lonjakan dana hibah APBD dalam penyelenggaraan pilkada selama satu dekade terakhir. Pada 2015, alokasi dana hibah pilkada hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut terus meningkat signifikan hingga menembus lebih dari Rp37 triliun pada 2024.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucap Sugiono.